The Independence of Civil Servant Investigators in Indonesian Immigration: A Fiqh Siyasah Perspective
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdullah, A. F. (2018). Wewenang dan peran wilayah hisbah dalam pengawasan pasar dan ekonomi dalam perspektif fiqih siyasah. Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama, 3(2),
Abduljabbar, Firas Meshhal, Saad Abdulhameed Shalev, Rami Salih, Oudha Yousif Salman Al-Musawi, dan Yurii Khlaponin. “Securitization of Immigration and Refugee Policy in Contemporary Islamic Politics and International Law.” MILRev: Metro Islamic Law Review 4, no. 1 (4 April 2025): 64–98. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10266.
Adzkia, D., & Marwenny, E. (2024). Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Imigran Ilegal. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882, 1(2),
Angraeni, A., & Ahyar, M. (2023). Analisis Fikih Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, 7(1),
Angrayni, L. (2024). Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jurnal Al Himayah, 8(1),
Bawono, B. T., Wahyono, D., & Laksana, A. W. (2022). Implementation of rehabilitation for drug abuses according to law number 35 of 2009 concerning narcotics. Jurnal Hukum, 38(1),
Delpiro, E., & Rusdiana, E. (2021). Kajian Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Tindak Pidana Perpajakan Dikaitkan Dengan Kuhap: Kajian Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Tindak Pidana Perpajakan Dikaitkan Dengan Kuhap. NOVUM: Jurnal Hukum, 8(4),
Desrina, S. A. (2020). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengawasan Obat di Apotek. University Of Bengkulu Law Journal, 5(1),
Dewi, R. K., & Agustina, S. (2021). Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia. Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial, 5(2),
Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2021). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila. Kertha Wicaksana, 15(1),
Ferdika, A. F., Mu’in, F., Latua, A., & Hendriyadi, H. (2022). Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah. As-Siyasi, 2(1),
Friderick, I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Yang Keluar Masuk Wilayah Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Imigrasi. DIKTUM, 2(3), Ritonga, B. Z., & Soponyono, E. (2023). Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(1),
Hasan, F. (2020). Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurisprudentie, 7(2),
Jaelani Aripin, (2008), Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
Ketaren, S. M. S., Syahrin, A., Ablisar, M., & Hamdan, M. (2013). Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan. USU Law Journal, 1(2),
Laksana, A. W., Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. (2024). Lembaga dan Pranata Hukum. Penerbit Tahta Media.
Laksana, A. W., Ikraam, A., & Robbani, A. (2024). The Liability of Criminal Law for Perpetrators of Goods Embezzlement. Journal of Justice Dialectical, 2(2);
Laksana, A. W., Widodo, H., Siswanto, M. A., Djunaedi, H. D., & Widiyoko, S. (2025). Criticism of legal protection for victims of drug abuse: the disharmony in legal substance regulation. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 33(1),
Lazuardi, A., Ferdi, F., & Elda, E. (2023). Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Berasal dari Tindak Pidana Penyelundupan Manusia. UNES Law Review, 6(1),
Lestari, D., Puspita, F. F., & Latifah, F. N. (2022). Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam. Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, 9(2),
Mashdurohatun, A., Gunarto, G., & Nugroho, O. S. (2021). Concept Of Appraisal Institutions In Assessing The Valuation Of Intangible Assets On Small Medium Enterprises Intellectual Property As Object Of Credit Guarantee To Improve Community’s Creative Economy. Jurnal Pembaharuan Hukum, 8(3),
Massie, H. A. C. D. (2021). Pkm Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Lelema Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan Terhadap Pelestarian Fungsi Hutan. LEX ADMINISTRATUM, 9(8).
Mau, H. A., & Sinaulan, R. L. (2021). Keabsahan Surat Keputusan Bersama Untuk Penyidikan Perkara Koneksitas Pasca Perubahan Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, 15(1),
Mendieta, M. D. R. S. (2024). Tinjauan Fikih Siyasah Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Analisis Kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, Dan Komisi Pemberantasan Korupsi). Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(1),
Mujahidin, A. (2012). Peran Negara dalam hisbah. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 4(1).
Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Justitiable-Jurnal Hukum, 1(1),
Nofrianti, M. (2018). Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644 M). JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 17(2),
Nur Chamid, (2010), Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Dan Ekonomi Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
Pangestuti, D. S. (2019). Peran Lembaga Kepolisian dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 22(2), 401-423.
Pradikta, H. Y., & Juliana, A. (2024). Tugas Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Perspektif Fiqh Siyasah. YUSTISI, 11(2),.
Pulungan, J. S. (2013). Ide Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh Dan Rasyid Ridha Tentang Negara Dan Pemerintahan Dalam Islam. Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam, 13(1).
Qur’an Surah An-Nisa‟ (4):59
Rahmaddani, I. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. Journal Presumption of Law, 5(1),
Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia. As-Siyasi, 1(1),
Sari, N. P., Hak, N., & Andiko, T. (2024). Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah. Journal of Sharia and Legal Science, 2(1),
Sodikin, M. (2015). Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Kasus Korupsi. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1),
Sulaeman, E., Nurbaiti, N., & Abd Muid, N. (2022). Politik Dalam Kandungan Al-Qur’an. Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman, 6(1),
Sulistiyawati, E., & Yamani, A. Z. (2025). Kepemimpinan Perempuan dalam Ranah Publik: Analisis Kritis Dalam Pespektif Fikih Siyasah dan Maqashid Syariah. Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, 2(1),
Susanti, E. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2),
DOI: http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v12i1.5120
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Anis Mashdurohatun, Deny Arly Asmara, Erwin Zainul Hakim, Agung Hadi Wijanarko, Zekry Abd Elrazik Mohamed Ali

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Indexing by:
Jurnal Ilmiah Mizani is published by the Faculty of Sharia at Fatamawati Sukarno State Islamic University Bengkulu, Indonesia, and distributed under the permission of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License..
__________________________________________________
JURNAL ILMIAH MIZANI: WACANA HUKUM, EKONOMI DAN KEAGAMAAN
State Islamic University of Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia
Address: Address: Raden Fatah Street, Pagar Dewa, Bengkulu City 38211
Bengkulu, Sumatera, Indonesia