KEBIJAKAN KONTROVERSIAL KEPALA DAERAH (Analisis Hukum kebijakan walikota Bengkulu tentang Sholat Berjamah Berhadiah)

Abstract

Salah satu kewenangan Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah
mengeluarkan kebijakan, yaitu seperangkat hukum administrasi Negara yang diperuntukan dalam
rangka mengisi celah hukum, karena pada dasarnya Kepala Daerah dalam bertindak harus
berdasarkan legalitas hukum. Ketika kebijakan Kepala Daerah yang dibuat menimbulkan pro dan
kontra di tengah masyarakat, maka kebijakan tersebut diistilahkan dengan “kebijakan
kontropersial” tulisan ini mengkaji kebijakan Kepala Daerah yang menurut Penulis mengandung
unsur kotropersial, yaitu pemberian hadiah berupa mobil kepada masyarakat yang rajin
melaksanakan sholat zuhur berjamah di salah satu masjid. Tulisan ini didasarkan pada literatur
hukum administrasi Negara dan bahan bacaan yang tersebar di berbagai media yang relevan