Email this article Sultan Adam Law in The Progressive Law Perspective in Banjar Communities in The 18th Century AD
Abstract
The Sultan Adam Law provides an important and interesting role in the development of the history of law in the Banjar land. This happened during the reign of Sultan Adam Al-Watsiq Billah from 1825 to 1857 AD. This Law contains matters of religion and worship, issues of Governance Law, Marriage Law, Judicial Procedures, Land Law, and Transitional Regulations. This article discusses the role of the Sultan Adam Law in the resolution of religious problems in the Banjar community in South Kalimantan and in Progressive law. The findings of this study are that the Law of Sultan Adam became the guide of the judges in deciding cases, becoming a unifying instrument of the kingdom, and an antidote to deviant sect that developed in the 18th century AD The Sultan Adam Law also exists as a progressive law, because as a a legal instrument, this law can come out of existing traditions and be able to respond to problems that occur in society at that time, and always try to constantly find new meanings and not be bound by absolute meanings. This Law is also able to act as a law that lives in the midst of society and is able to meet their needs.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Afrelian, Muhamad Ibnu & Imahda Khoiri Furqon, Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Ilmiah Mizani, Vol. 6, No. 1, 2019.
Andiko, Toha, Suansar Khatib, Romi Adetio Setiawan. Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
Andiko, Toha. “Larangan Bercadar di Perguruan Tinggi Perspektif Sadd al-Dzarî`ah”, Madania, Vol. 22, No. 1, 2018.
Barlinti, Yeni Slam, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemah, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 1965.
Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
E-mail Direktorat Pelayanan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan kepada Anto Cahaya.
E-mail Direktorat Pelayanan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan kepada Seri Utami Ningsih.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.
Haryana, Ade, Moral Hazard dalam Asuransi Kesehatan.
https://wfdsa.org/about-direct-selling/
https://www.apli.or.id/direct-selling/
https://www.apli.or.id/profil/
Keuangan, Otoritas Jasa, “Penguatan Sektor Industri Keuangan Non Bank melalui Pengaturan yang Berkualitas dan Inovasi Produk & Jasa Layanan Keuangan”, Kumpulan Karya Tulis Terbaik.
Ningsih, Seri Utami, “Asuransi Berbasis Penjualan Langsung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya), Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha dengan Sistem Penjualan Langsung.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
Sutedi, Andrian, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2004.
Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh 2, Jakarta: Kencana, 2008.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
Zuhaili, Wahbah al-. Al-Wasîth fi Ushûl al-Fiqh al-Islâmi, Damaskus: Dâr al-Kitâb, 1978
DOI: http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v7i1.2559
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Muhammad Fahmi Al Amruzi, Masyitah Umar, Anwar Hafidzi
License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Indexing by:
Jurnal Ilmiah Mizani is published by the Faculty of Sharia at Fatamawati Sukarno State Islamic University Bengkulu, Indonesia, and distributed under the permission of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License..
__________________________________________________
JURNAL ILMIAH MIZANI: WACANA HUKUM, EKONOMI DAN KEAGAMAAN
State Islamic University of Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia
Address: Address: Raden Fatah Street, Pagar Dewa, Bengkulu City 38211
Bengkulu, Sumatera, Indonesia