ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN UTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nita Aprilia, Iim Fahimah, Hidayat Darussalam

Abstract


The creative economy involves various types of activities based on creation and innovation, such as design, art, music and technology. However, creative economy actors often face difficulties in obtaining capital due to high risks and a lack of conventional assets that can be used as collateral. Therefore, the use of intellectual property as collateral for debt is a solution that is expected to increase access to capital for creative economy players. Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy has opened up new opportunities for creative economy actors by regulating intellectual property as debt collateral. From a sharia economic law perspective, this analysis will discuss the legal and ethical implications of using intellectual property as debt collateral, as well as the challenges faced in its implementation.

Keywords


Intellectual Property Rights, Debt Collateral, Sharia Economic Law

Full Text:

PDF

References


Angela Tanoesoedibjo. Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

Abdussamad, H. Zuchri, and M. Si Sik. Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press,

Edi, R. Y., Ajie, F. T., Yaniar, H., & Wicaksono, A. Laporan Penyusunan Valuasi Teknologi

LIPI. 2016.

Gema, A. J. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual menurut PP No. 24 Tahun 2022.

Habibi, M. L., K. Saiban, M. Munir, U. Islam, N. Maulana, and M. Ibrahim. "KETENTUAN

AKAD SALAM DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH%

KHES% 29 DAN FATWA DSNMUI 05 DSN-MUI IV 2000. pdf Frankedfield,

J.(2023). Aset Digital: Pengertian, Jenis, dan Pentingnya. https://www-investopedia-com.

translate. goog/terms/d/digital-asset." Social Science Research 3: 2988-2997.

Kaunang, Nathallie Deborah Carmichael. "ANALISIS YURIDIS ATAS KEKAYAAN

INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA." LEX PRIVATUM 13, no. 5

(2024).

Maulana, Putri Wahyu. "Perjanjian Lisensi Berupa Konten Youtube Pada Jaminan Fidusia

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif."

Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 3, no. 1.

Miyanti, A. S. Peran BRI Dalam Mendukung Sektor Ekonomi Kreatif. 2022.

Miftah, M. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan Kredit/Pembiayaan Di Bank. 2022.

Marlyna, H. Skema Pembiayaan Berbasis KI Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. (2022).

Prospek Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif Pasca

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. (2023). Diakses

dari: https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii/article/view/130.

PP 24/2022, “Angin Segar” Industri Ekonomi Kreatif Dapatkan Pembiayaan. (2023). Diakses

dari: https://www.hukumonline.com/berita/a/pp-24-2022--angin-segar-industriekonomi-kreatif-dapatkan-pembiayaan-lt63072ce744f73/.

PUTERA, ADE JULIAN BIMA. "ANALISIS YURIDIS HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN

HUTANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN

TENTANG EKONOMI KREATIF." PhD diss., Universitas Pembangunan

Nasional Veteran Jawa Timur, 2024.

Prospek Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif Pasca

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

Razilu, Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Skema Pembiayaan Berbasis

Kekayaan Intelektual. 2022.

Relevansi Ekonomi Kreatif dengan Tugas Fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2023).

Diakses dari: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15310/RelevansiEkonomi-Kreatif-dengan-Tugas-Fungsi-Direktorat-Jenderal-Kekayaan-Negara.html.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.

Jakarta: Rajawali Pres. 2013.

Safrudin, R. M. Perbandingan Praktik Penilaian Kekayaan Intelektual. 2022

Tampubolon, S. Pokok-Pokok Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, Peraturan

Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Wahyuni, N. Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. Lex

Journal: Kajian Hukum & Keadilan, 1(1). 2017.




DOI: http://dx.doi.org/10.29300/at-tasharruf.v2i2.6301

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 Nita Aprilia, Iim Fahimah, Hidayat Darussalam

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.