Kewenangan Presiden dalam Sistem Presidensial: Analisis Yuridis Berdasarkan Literatur Hukum Pemerintahan

Abstract

Sistem presidensial menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan kewenangan eksekutif yang luas dan independen. Di Indonesia, kewenangan ini diatur secara konstitusional dalam UUD 1945, namun dalam praktiknya sering memunculkan perdebatan mengenai batasan kekuasaan dan mekanisme checks and balances antar lembaga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan presiden dalam sistem presidensial Indonesia secara yuridis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, literatur hukum, serta putusan lembaga peradilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan presiden terbagi ke dalam dua aspek utama, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang masing-masing memiliki dasar hukum dan batasan tertentu. Presiden memiliki otoritas signifikan dalam bidang pertahanan, hubungan luar negeri, dan administrasi pemerintahan, namun tetap berada dalam pengawasan legislatif dan yudikatif sebagai bentuk pembatasan kekuasaan. Simpulan penelitian menegaskan bahwa sistem presidensial Indonesia mendukung stabilitas dan efektivitas pemerintahan, namun memerlukan pelaksanaan kekuasaan secara konstitusional, transparan, dan akuntabel guna menghindari potensi otoritarianisme.

Kata Kunci: kewenangan presiden, sistem presidensial, UUD 1945, checks and balances, hukum tata negara