Menegoisasikan Identitas: Politik Unity in Diversity dan Islamisasi Negara di Malaysia Pasca 1969

Abstract

This article examines the dynamics of Malay political change in Malaysia between 1969 and 2003 by highlighting the implementation of Bhinneka Tunggal Ika politics as a national integration strategy after the May 13, 1996 racial riots. In this context, the state attempted to balance ethnic and religious diversity through political and economic policies that emphasized social harmony, such as the New Economic Policy (NEP) and Islamization by the Mahathir Mohamed government. This study uses a literature study method with a political history approach to analyze how Malay Islamic identity politics was formed and maintained within the framework of a multiethnic nation-state. Using Ralf Dahrendorf's conflict theory, this article shows that although Bhinneka Tunggal Ika was used as a formal framework to maintain plurality, social practices tended to strengthen the dominance of the majority ethnic group and Islamic identity as an assertion of power.

Artikel ini membahas dinamika perubahan politik Melayu di Malaysia pada periode 1969-2003 dengan menyoroti penerapan politik Unity in Diversity sebagai strategi integrasi nasional pasca kerusuhan rasial 13 Mei 19969. Dalam konteks ini, negara berusaha menyeimbangkan keragaman etnis dan agama melalui kebijakan politik dan ekonomi yang menekankan pada harmoni sosial, seperti New Economic Policy (NEP) dan Islamisasi oleh pemerintahan Mahathir Mohamed. Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka dengan pendekatan Sejarah politik untuk menganalisis bagaimana politik identitas Islam Melayu dibentuk dan dipertahankan dalam kerangka negara-bangsa yang multietnis. Dengan menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf, artikel ini menunjukkan bahwa meskipun Unity in Diversity dijadikan kerangka formal untuk merawat pluralitas, praktek sosial cenderung memperkuat dominasi etnis mayoritas dan identitas Islam sebagai pengukuhan kekuasaan.

Kata Kunci: Politik Unity in Diversity, Islamisasi Negara malaysia