Badau ‘di’ Indonesia : Kasus Daerah Perbatasan Indonesia yang Masih Terlantar Studi Kasus Kecamatan Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Abstract

Letak geografisnya yang bersandingan langsung dengan Lubok Antu (Serawak) menjadikan Badau sebagai wilayah perbatasan Indonesia-Serawak yang penuh dengan permasalahan sosial.  Pemenuhan kebutuhan vital atas pangan, pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat menjadi isu pertama dalam tulisan ini. Pada kenyataannya, situasi dan kondisi di perbatasan mengkonstruksi ketergantungan masyarakat Badau atas Lubok Antu (Serawak). Akses yang mudah, cepat dan jenis kualitas barang-jasa dari Lubok Antu (Serawak) menjadi point lebih yang melatarbelakangi ketergantungan tersebut. Persoalan vital lain yakni eksistensi perlindungan hukum bagi masyarakat perbatasan. Heterogenitas masyarakat Badau baik dari latar belakang etnis, agama dan stratifikasi sosial membuat potensi konflik semakin tinggi. Selain itu ketegangan antar negara bisa saja terjadi, khususnya konflik terkait pekerja (illegal-legal). Pada konteks ini, aparat negara harus berperan secara maksimal disamping peraturan dan aparat dari adat (Dayak – Melayu). Terpautnya jarak antara pusat pemerintahan dan Badau lantas berujung pada berbagai bentuk ketidakpastian kehidupan  yang dijalani oleh masyarakat Badau. Pendidikan dan jaminan kesehatan bagi anak dan remaja menjadi salah satu point penting dalam upaya pemberian kepastian bagi masyarakat perbatasan. Statusnya sebagai daerah yang terpelosok dan terpencil tersebut tidak bisa menjamin kelancaran distribusi baik barang, jasa maupun peraturan dari pemerintah kepada masyarakat di Badau.

Kata Kunci : Perbatasan, Disfungsi, Negara, Badau, Lubok Antu, Kalimantan Barat, Serawak