Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan ‎Umum Dalam ‎Mengawasi Pemilihan Leigislatif ‎Perspektif Fiqh Siyasah ‎

Abstract

Penelitian ini menjelaskan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam ‎mengawasi ‎pemilihan legislatif belum efektif. Berdasarkan UU ‎No 7 Tahun 2017, Panwaslu memiliki ‎sejumlah kewenangan yang meliputi penerimaan laporan, ‎pemeriksaan pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran ‎politik uang, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta pengawasan ‎terhadap netralitas aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Namun, ‎pelaksanaan kewenangan tersebut belum ‎berjalan dengan maksimal, yang mengindikasikan adanya kendala dalam ‎efektivitas pengawasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ‎ketidakefektifan ini meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya ‎koordinasi antara instansi terkait, dan minimnya partisipasi masyarakat ‎dalam pelaporan pelanggaran. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ‎efektivitas pengawasan, perlu ada peningkatan kapasitas Panwaslu, serta ‎dukungan yang lebih baik dari berbagai pihak dalam mendukung ‎kelancaran tugas pengawasan Pemilu. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, kewenangan Panwaslu dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi amar ma’rūf nahi munkar, di mana peran lembaga pengawas ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat.