Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Politik

Abstract

Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan isu yang sangat penting, terutama dalam konteks meningkatnya angka kejahatan yang melibatkan anak-anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan menekankan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis implementasi UU SPPA dari perspektif hukum Islam dan politik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, pekerja sosial, dan pemangku kepentingan lainnya, serta analisis dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA telah memberikan kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam implementasinya masih ada, seperti kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak. Selain itu, perspektif hukum Islam menambah dimensi moral dalam perlindungan anak, di mana anak dipandang sebagai amanah yang harus dilindungi. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan pendekatan kolaboratif diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak serta memastikan hak-hak mereka terlindungi secara efektif dalam sistem peradilan pidana.