REORIENTASI ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DALAM UPAYA MEMBENTUK PENEGAK HUKUM PROFESIONAL
Abstract
Abstract: The phenomenon of caught red-handed operations against law enforcement is a manifestation of failure of legal higher education in producing professional law enforcements. The orientation of higher education law is only on both theoretical and practical competencies, while character education is improved. Therefore the policy of implementing legal higher education needs to be directed at character education through efforts in order to internalize idealism values such as justice, truth, honesty, kindness, responsibility, etc. into prospective graduates/students who will become law Enforcement Scholars. In addition, learning methods that tend to be conventional and monologue need to be replaced with methods that can stimulate students to be more critical, analytical, innovative and progressive.
Keywords: Reorientation, School of Law, Professionalism
Full Text:
PDFReferences
Pustaka Acuan
Ade Kosasih, Formula Praktis Memahami Teknik dan Desain Legal Drafting, (Bogor: Herya Media, 2015)
Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)
Hikmahanto Juwana, Memikirkan Kembali Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia, (dalam Jurnal Jentera, 2003)
Indien Winarwati, Urgensi Fakultas Hukum dalam Mencetak Aparatur Penegak Hukum, (Malang: Setara Press, 2015)
Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Penerapannya, (Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, (Bandung: Alumni, 2006)
Muhammad Ali Safaat, Standarisasi Pendidikan Tinggi Hukum, (Malang: Setara Press, 2015)
Mukhlish, Kontribusi Pendidikan Tinggi Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Filsafat Pancasila), (Malang: Setara Press, 2015)
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
Titon Slamet Kurnia, dkk, Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, dan Penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Orientasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
Ujuh Juhana, Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Pilkada (Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013), (Malang: Setara Press, 2015)
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
DOI: http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i2.2149
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Indexed by :





_______________________________________________
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Disclaimer: Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam articles published by Faculty of Shariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu have been previewed and authenticated by the Authors before publication. The Journal, Editor and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned. Read our Plagiarism Policy and use of this site signifies your agreement to the Terms of Use.
_______________________________________________
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Bengkulu, Sumatra Indonesia
Tel / fax : (0736) 51276 / 0736) 51171, 51172
Email : alimarah@mail.uinfasbengkulu.ac.id