Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat
Abstract
Abstract: Technological advancements not only provide convenience for individuals to access information but also bring negative impacts, such as the opportunity to commit cybercrime. One common form of cybercrime is online gambling. The prohibition of online gambling is regulated in Article 27 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 in conjunction with Law Number 19 of 2016 and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). The research questions in this study are: (1) How is law enforcement carried out against online gambling crimes within the jurisdiction of the West Sumatra Regional Police? (2) What are the obstacles faced by the West Sumatra Regional Police in enforcing the law against online gambling crimes? (3) What efforts are made by the West Sumatra Regional Police to overcome these obstacles? The research method used is empirical juridical, beginning with a literature review followed by interviews. The data collected were then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings show that law enforcement against online gambling crimes is carried out through two approaches: preventive and repressive measures. However, in practice, the West Sumatra Regional Police face several obstacles, including manipulation of personal bank account data by offenders, identity concealment, and limitations in human resources and facilities. Despite these challenges, the West Sumatra Regional Police strive to minimize them by applying social engineering techniques, proposing increased budgets for the procurement of advanced and up-to-date information technology equipment, developing and implementing effective and efficient internal monitoring systems to oversee online activities in real-time, and establishing cooperation with the public and relevant stakeholders. It is hoped that the government will conduct indiscriminate blocking of online gambling sites and monitor all internet user activities by closing access to such sites.
Keywords: Law enforcement, criminal acts, cybercrime, online gambling.
Abstrak: Kemajuan di era teknologi tidak hanya memberikan kemudahan bagi seseorang untuk mengakses informasi. Selain memberikan dampak positif, di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya peluang untuk melakukan cybercrime. Salah satu bentuk cybercrime yang sering terjadi adalah judi online. Larangan terkait perjudian online diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat? (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengatasi kendala tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan meneliti bahan kepustakaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan represif. Namun, dalam pelaksanaannya, Kepolisian Daerah Sumatera Barat menghadapi berbagai hambatan, antara lain manipulasi data rekening pribadi oleh pelaku, penyembunyian identitas, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Meskipun demikian, Polda Sumatera Barat terus berupaya meminimalisasi hambatan tersebut dengan menerapkan teknik social engineering, mengajukan peningkatan anggaran untuk pengadaan peralatan teknologi informasi yang canggih dan mutakhir, membangun serta menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk memantau aktivitas online secara real-time, serta menjalin kerja sama dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Diharapkan pemerintah dapat melakukan pemblokiran situs judi online secara menyeluruh tanpa tebang pilih serta mengawasi seluruh aktivitas pengguna internet melalui penutupan akses terhadap situs-situs tersebut.
Kata kunci: Penegakan hukum, tindak pidana, cybercrime, perjudian online.Keywords
Full Text:
PDFReferences
Anwar, Umar, Luluk E Nurrokmah, Christina Bagenda, Ratna Riyanti, Putu Ary Prasetya Ningrum, Yuli Heriyanti, And Arina Silviana. Pengantar Ilmu Hukum. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
Arma, Diana, And Nilma Suryani. “Penerapan Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Padang.” Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi 1, No. 1 (2023): 50–59.
Awaeh, Stevin Hard. “Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana.” Lex Et Societatis 5, No. 5 (2017).
Efritadewi, Ayu. “Modul Hukum Pidana,(Diakses Pada 31 Okt 2022), Url: Https://Law. Umrah. Ac. Id/Wp-Content/Uploads/2020/05.” Modul-Hukum-Pidana. Pdf, 2020.
Fahrul, Fahrul. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur).” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10, No. 6 (2024): 298–308.
Hassanah, Hetty. “Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Majalah Ilmiah Unikom, 2011.
Jesslyn, Jesslyn. “Pertanggungjawaban Penerima Endorse Judi Dan Kosmetik Illegal Melalui Instagram.” Lex Librum 6, No. 2 (2020): 557767.
Jupiter. “Tinjauan Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online Di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017.
Kansil, C S T. Ilmu Negara (Umum Dan Indonesia). Pt Pradnya Paramita, Jakarta. Jakarta, 2004.
Manalu, Hendri Saputra. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Law Enforcement Of Online Criminal Criminal Actions.” Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss) 2, No. 2 (2019): 428–47.
Permana, Putu Trisna. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali).” Denpasar: Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
Prasetya, Ahadi Fajrin, And Astri Rahayu. “Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 8, No. 1 (2023): 14–27.
Puanandini, Dewi Asri, Muhammad Syahid Syidiq, And Jihan Pasha Noevera. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum 2, No. 2 (2023).
Rikki, Lumbantobing C H. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi (Studi Putusan Nomor. 268/Pid. B/2015/Pn. Bnj).” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hkbp Nommensen, 2017.
Rumbay, Imelda Sonia, Fransiscus X Tangkudung, And Debby Telly Antow. “Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online.” Lex Privatum 11, No. 5 (2023).
Setiawan, Kadek, I Wayan Landrawan, And Ketut Sudiatmaka. “Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Di Polres Buleleng).” Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 3, No. 4 (2023): 194–203.
Setiyanto, Aries. “Metode Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Meningkatnya Aktivitas Perjudian Online.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
Simandjuntak, B. Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial: Suatu Pendekatan Filsafat Existensialisme Yang Mengakui Manusia Sebagai Dialog. Tarsito, Bandung, 1977.
Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2011.
Sujamawardi, Lalu Heru. “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Dialogia Iuridica 9, No. 2 (2018).
Trisnawati, Putri Ayu, Abintoro Prakoso, And Sapti Prihatmini. “Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid. B/2013/Pn-Tb).” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, I (1), 2015.
Wahid, Abdul. “Kriminologi Dan Kejahatan Kontemporer.” Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang, 2002.
Wahyudi, Reza, And Achmad Sulchan. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Yang Di Lakukan Oleh Anak (Studi Studi Kasus Polrestabes Semarang).” Jurnal Ilmiah Sultan Agung 2, No. 1 (2023): 605–18.
Yulianto, Muhammad, And Titiek Guntari. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Jurnal Kewarganegaraan 6, No. 2 (2022): 3281–87.
Zein, Mohamad Fadhilah. Panduan Menggunakan Media Sosial Untuk Generasi Emas Milenial. Mohamad Fadhilah Zein, 2019.
DOI: http://dx.doi.org/10.29300/qys.v10i2.8598
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
qiyas@mail.uinfasbengkulu.ac.id
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah Kec. Selebar Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu
(0853-8130-5810)
Indexing by :
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
