Tradisi Kaboro Co’i Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif Teori Pluralisme Hukum (Studi Pada Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta, Bima)

Abstract

Terdapat tradisi yang unik di Bima sebelum dilaksanakan pernikahan, tradisi itu adalah kaboro co’i. Kaboro co’i merupakan kegiatan masyarakat yang membantu salah seorang warga  yang akan melaksanakan pernikahan guna mengumpulkan uang mahar, maskawin dan piti ka’a (uang untuk biaya pernikahan) yang bertujuan untuk memperlancar keberlangsungan acara perkawinan nantinya. Penelitian ini tertuju pada bentuk tradisi kaboro co’i pada perkawinan masyarakat Bima dan perspektif teori pluralisme hukum terhadap tradisi kaboro co’i. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan aspek sosial. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data tersebut diolah menggunakan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1). Tradisi kaboro co’i muncul karena kesadaran dari masyarakat Bima yang identik dengan kekeluargaan yang kuat dan saling membantu satu sama lain. Tradisi ini memiliki manfaat terhadap masyarakat lebih-lebih kepada pihak keluarga yang akan melangsungkan perkawinan. Diantara manfaatnya  adalah dapat menambah dana tambahan baik untuk uang mahar, maskawin dan piti ka’a (uang hangus) yang bertujuan untuk memperlancar keberlangsungan acara perkawinan nantinya. (2). Dalam tradisi kaboro co’i terdapat nilai kekeluargaan/kekerabatan, nilai gotong royong dan nilai adat istiadat. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar kenapa tradisi kaboro co’i masih dilaksanakan sampai sekarang. (3). Tradisi kaboro co'i merupakan contoh nyata pluralisme hukum yang kuat dalam masyarakat Bima. Dalam perspektif pluralisme hukum John Griffiths, hukum tidak hanya berasal dari negara saja, tetapi juga bisa lahir dari kebiasaan dan aturan yang dijalankan masyarakat sehari-hari. Tradisi ini muncul atas dasar kebiasaan dan aturan alami yang dijalankan oleh masyarakat Bima tanpa ada intervensi dari negara. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang inklusif dan kontekstual.