Perspektif Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Tindak Pidana Korupsi di Bengkulu

Abstract

Abstracts: Vika Ananda Putri NPM 21010129. Disparity in Sentencing in Corruption Crimes Study of Decision Number: 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Number: 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl and Number: 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl. Supervised by Dr. Fitri Anita, S.H.,M.H and Himawan Ahmed Sanusi,S.H.,M.HThis study examines the challenges of judges in deciding a criminal case related to corruption in Bengkulu. However, this corruption issue was then taken as a sample in the study by questioning, 'the mechanism of decision-making carried out by the Panel of Judges', 'elements of self-enrichment and profit' 'elements against the law' 'elements of inclusion' 'basis for consideration of the Judge', 'Law Enforcement Officers as holders of control of the judiciary'. Furthermore, when analyzing the disparity in sentencing in this case, the Author compares each decision file. This manuscript aims to answer all research questions, especially how the disparity can occur and what causes the disparity and the basis for the judge's considerations in deciding the case. The findings of this study illustrate how law enforcement officers carry out their duties in prosecuting a criminal case. The results of this study emphasize the need for updating the system in the online system of the panel of judges, emphasizing the need for an independent institution to oversee how the police work in conducting investigations and inquiries, cooperation between institutions is a step to increase the effectiveness of law enforcement, the existence of the principle of dominus litis, it is proposed that the role of advocates be more active starting from the investigation. Everyone must be accompanied by an advocate to ensure that the rights of the accused and victims are fulfilled fairly so that an honest, fair trial and legal certainty are held. In the end, this study provides new insights into disparities in sentencing, not only focusing on sentencing, but also new breakthroughs in legal strategies needed to overcome complex challenges in order to realize justice and legal certainty. Keywords: corruption; criminal; disparitas.

Abstrak : Vika Ananda Putri NPM 21010129. Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl dan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl. Dibimbing oleh Dr. Fitri Anita, S.H.,M.H dan Himawan Ahmed Sanusi,S.H.,M.H

studi ini meneliti tantangan hakim memutus suatu perkara pidana seputar tindak pidana korupsi di bengkulu,  Hanya saja, isu korupsi ini kemudian diambil sebagai sampel dalam penelitian dengan mempermasalahkan , ‘mekanisme pembuatan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim’,‘unsur memperkaya diri dan menguntungkan’ ‘ unsur melawan hukum’ ‘unsur penyertaan’ ‘dasar pertimbangan Hakim’, ‘Aparat Penegak Hukum sebagai pemegang kendali peradilan’. Lebih lanjut, ketika menganalisis disparitas pemidanaan kasus ini, Penulis membandingkan masing-masing berkas putusan. naskah ini bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan penelitian terutama bagaimana disparitas itu dapat terjadi dan apa penyebab disparitas dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. temuan penelitian ini menggambarkan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dalam menindak suatu perkara pidana hasil penelitian ini menekankan perlunya updating system dalam sistem online majelis hakim, menekankan perlunya lembaga independen untuk mengawasi bagaimana kerja polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, kerja sama antar lembaga merupakan langkah-langkah untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum, adanya asas dominus litis diusulkan peran advokat lebih aktif mulai dari penyelidikan setiap orang harus didampingi oleh advokat agar memastikan hak-hak terdakwa dan korban dipenuhi secara adil sehingga terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum. pada akhirnya penelitian ini memberikan wawasan baru tentang disparitas pemidanaan tidak hanya berfokus pada penjatuhan pidana saja, tetapi juga ada terobosan baru tentang strategi hukum yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang kompleks demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

Kata kunci: Disparitas;Kejahatan;Korupsi