Analisis Putusan Nomor 833/Pdt.G/2022/Pa.Bn tentang Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz karena Ibu Murtad Perspektif Maqashid Syariah

Abstract

Abstrac: The formulation of the problem in this research is: 1) What is the basis for the judge's considerations in the religious court decision regarding child custody in decision number 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn?. 2) What is the analysis of decision number 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn regarding child custody in positive law? 3) What is the analysis of decision number 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn regarding child custody from a maqashid sharia perspective ?. The type of research used in this paper is library research using a case approach. This research concludes: 1) In decision No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn the panel of judges rejected the plaintiff's decision saying that in their consideration it was in the best interests of the future of the Plaintiff and Defendant's child to remain under the care of the Plaintiff and Defendant until the child reached the age of 12 years old / can decide for himself who he wants to join, if this decision is rejected, the next problem will be that the child will still be fought over by his parents. 2) Positive legal analysis of this decision. The Child Protection Law does not clearly state who the party has the right to care for. the child if a divorce occurs, whether for the husband or wife, then Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection article 33 paragraph (3) reads: "the guardian appointed as referred to in paragraph (2) must have the same religion as the child adheres to." 3) an apostate mother is not entitled to custody of a child who is not yet mumayyiz because it threatens the child's religion (ad-din), if he remains under the care of the plaintiff what will happen is that the child will follow the teachings of the plaintiff's apostate religion and change the child's faith, Even though the father who is a Muslim takes part in raising the child and the child will be taught two religions at once, it is not impossible or clearly cannot be trusted that he will not influence and damage the child's religion.
Keywords: Child Custody, Apostate Mothers, Mumayyiz.
Abstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim pada putusan pengadilan agama tentang hak asuh anak dalam putusan nomor 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn?. 2) Bagaimana analisis putusan nomor 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn tentang hak asuh anak dalam hukum positif?.3) Bagaimana analisis putusan nomor 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn tentang hak asuh anak perspektif maqashid syariah?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan: 1) Pada putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn majelis hakim menolak putusan penggugat anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun / dapat menentukan sendiri mau ikut siapa, dengan di tolaknya putusan ini masalah selanjutnya anak tersebut akan tetap di perebutkan oleh kedua orang tuanya 2) Analisis Hukum Positif pada putusan ini Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menyebutkan secara jelas siapa pihak yang berhak memelihara si anak apabila terjadinya suatu perceraian, apakah untuk pihak suami atau istri, Maka di perkuat Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 33 ayat (3) berbunyi: “wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan agama yang dianut Anak”. 3) ibu yang murtad tidak berhak atas hak asuh anak yang belum mumayyiz karena mengancam agama(ad-din) sang anak, apabila tetap berada di bawah asuhan penggugat yang akan terjadi yaitu anak tersebut akan mengikuti ajaran agama pengugat yang murtad dan mengalihkan akidah anaknya, walaupun sang ayah yang beragama Islam ikut serta mengasuh anak tersebut dan anak tersebut akan diajarkan dua agama sekaligus tidak menutup kemungkinan atau jelas tidak dapat dipercaya dia tidak akan mempengaruhi dan merusak agama sang anak.
Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Ibu Murtad, Mumayyiz.