TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 1/G/2018/PTUN.BKL)

Abstract

Abstract: This research stems from the MEP’s quest for justice through a lawsuit at the State Administrative Court. The Bengkulu Police Chief sanctioned MEP with PTDH’s sentence against him. MEP and their team of attorneys sued the Bengkulu Regional Police’s decision at that time, because they were deemed arbitrary. This happened, because MEP had never been in a general criminal court hearing. MEP considered an administrative flaw because the Bengkulu Police Chief carried out the recommendation for the KEPP Commission’s appeal hearing, without a general criminal court decision. Therefore, the formulation of the problems of this research are: First, how does the law enforcement process occur in the case of disrespectful dismissal of a member of the police in case number 1 / G / 2018 / PTUN.BKL? Second, what is the legal mechanism for ex-members of the National Police in the Judicial System in Indonesia? This study aims to analyze the PTDH process within the National Police, as well as to see the legal mechanisms in the Polri Institution from the perspective of the Judicial System in Indonesia. This study uses a juridical normative approach, with descriptive analysis through various court decisions that have occurred. This study obtained the results that: First, the MEP’s efforts for the justice-seeking process and the legal process at the Polri Institution are in accordance with the state administrative legal process. MEP’s claim argument was rejected, and the defendant’s answers were accepted in all types of trials. Second, the legal process has met the provisions of state administrative law, both formally and materially according to the justice system in Indonesia. Keywords: Justice, Lawsuit, Trial, Indonesian Police, State Administration Law Abstrak: Penelitian ini bermula dari upaya pencarian keadilan oleh MEP ditempuh melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kapolda Bengkulu menyanksi MEP dengan hukuman PTDH terhadapnya. MEP dan tim kuasa hukumnya menggugat keputusan Kapolda Bengkulu saat itu, karena dianggap melakukan kesewang-wenangan. Hal ini terjadi, karena MEP tidak pernah di sidang pengadilan pidana umum. MEP mengganggap cacat administrasi karena Kapolda Bengkulu menjalankan rekomendasi sidang banding Komisi KEPP, tanpa ada putusan pengadilan pidana umum. Oleh sebab itu, rumusan masalah penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana proses penegakan hukum terjadi pada kasus pemberhentian dengan tidak hormat anggota polri dalam perkara nomor 1/G/2018/PTUN.BKL? Kedua, bagaimana Mekanisme Hukum bagi eks-Anggota Polri dalam Sistem Peradilan di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses PTDH dalam institusi Polri, sekaligus untuk melihat mekanisme hukum di Institusi Polri dalam perspektif Sistem Peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan analisis deskripsi melalui berbagai putusan sidang yang telah terjadi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa: Pertama, Upaya Proses Pencarian keadilan oleh MEP dan upaya proses hukum di Institusi Polri telah sesuai dengan proses hukum administrasi negara. Dalil gugatan MEP ditolak, dan jawaban tergugat diterima di segala jenis persidangan. Kedua, proses hukum sudah memenuhi ketentuan hukum administrasi negara, baik secara formil maupun materiil sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia. Kata Kunci: Keadilan, Gugatan, Persidangan, Polri, TUN 78 Pendahuluan Penelitian ini menjadi menarik, untuk melihat bagaimana upaya hukum dapat ditempuh sesuai dengan peradilan umum yang dilakukan oleh anggota Polri atau eks-anggota Polri. Tentunya, hal itu berlaku, saat penggugat merasa kecewa dan tidak puas dengan putusan pimpinan institusi. Sebagaimana terjadi pada kasus M