Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adisasmita, Rahardjo. Pembiayaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
Aswarodi. “Analisis Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebelum Dan Setelah Pemberlakuan Undang -Undang No. 25 Tahun 1999 Di Kabupaten Lampung Selatan.” In Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung 2008-2016, 2018.
Bisma, I Dewa Gde, and Susanto. “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007.” Jurnal Ganec Swara 4, no. 3 (2010).
BPKAD. Laporan Keuangan Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017. Bandar Lampung, n.d.
Bratakusumah, Deddy Supriady. Otonomi Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah: Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
Halim, Abdul. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
Haryanto, Andri. Analisis Efektivitas, Kemandirian Dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014.
Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang.” Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (2004).
Kemenkeu, DJPK. “Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pajak Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.” Lihat: Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id.
Maisyuri, Maisyuri. “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe.” Jurnal Visioner & Strategis 6, no. 1 (2017).
Marizka, Reza. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat (Tahun 2006–2011).” Jurnal Akuntansi 1, no. 3 (2013).
Mokodompit, Paramitha Sandy, Sifrid S Pangemanan, and Inggriani Elim. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.” Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 2, no. 2 (2014).
Nomor, Keputusan Menteri Dalam Negeri. “Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan.” Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (29AD).
Pramono, Joko. “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta).” Among Makarti 7, no. 1 (2014).
Ratna, Ikhwani. “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dan Strategi Pembangunan Kota Di Era Otonomi Daerah Pada Kota Pekanbaru.” Jurnal El-Riyasah 3, no. 1 (2012).
Saputra, Dori. Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat. Padang: Universitas Negeri Padang, 2014.
Sazali, Munawir. “Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi APBN 2009-2017).” Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 6, no. 2 (2020).
DOI: http://dx.doi.org/10.29300/aij.v7i1.2933
DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.29300/aij.v7i1.2933.g2479
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Riri Septyaningrum Putri, Deki Fermansyah, Any Eliza, Suharto Suharto

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Abstracting and Indexing by: