Pembaharuan Hukum Nasional Menuju Hukum yang Progresif (Analsisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia)

Abstract

Artikel ini menganalisis pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia menuju hukum yang progresif, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya lembaga perkawinan dalam pembentukan keluarga yang menjadi pondasi bangsa dan negara. Menggunakan kerangka pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum", penelitian ini mengkaji dua aspek substantif. Pertama, pencatatan perkawinan sebagai instrumen kepastian hukum yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban suami-istri serta anak, sekaligus menjaga ketertiban masyarakat. Kedua, perubahan batas usia minimal perkawinan dari 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita menjadi 19 tahun bagi keduanya, yang merupakan respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Perubahan ini dimaksudkan untuk mencegah diskriminasi gender, meningkatkan kualitas keturunan, menurunkan risiko kematian ibu-anak, dan memastikan pemenuhan hak anak serta akses pendidikan yang optimal. Temuan menunjukkan bahwa pembaharuan hukum perkawinan tersebut merupakan langkah progresif substantif yang mewujudkan kesetaraan gender dan melindungi hak konstitusional warga negara, sejalan dengan cita-cita hukum progresif dalam menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.