ANALISIS KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2020)
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Achmad, M. F. (2017). Dualisme Penelitian
Hukum Normatif dan Empiri.
yogyakarta: pustaka pelajar.
Asshiddiqie, j. (2020). Omnibus Law dan
Penerapannya di Indonesia. jakarta:
konpress.
Hadjon, P. M. (2020, juli 13). Seminar
Nasional Tanggung Gugat Pemerintah
Dalam Fase New Norma.
https://youtu.be/jkfAp9SALHg,.
Ibrahim, J. (2007). Teori Dan Metodologi
Penelitian Hukum Normatif. malang:
bayumedia publishing.
Makawimbang, H. F. (2015). Memahami
Menghindari Perbuatan Merugikan
Keuangan Negara Dalam Tindak
Pidana Korupsi dan Pencucian Uang.
yogyakarta: Thafa.
Marzuki, P. M. (2004). Penelitian Hukum.
jakart: kencana.
Yusdani. (2011). Fiqh Politik Muslim.
yogyakarta: amara books.
https://www.google.com/perppu-no12020-
disahkan-jadi-undang-undang. (diakses pada
oktober 2020 pukul 19:24)
Banyak Pasal Bermasalah, DPR Diminta Tak
Sahkan Perpu 1/2020,
https://nasional.kompas.com/read/2020/05/12
/14013921/banyak-pasal-bermasalah-dprdiminta-tak-sahkan-perpu-1-2020?page=1
(diakses pada minggu 31 mei 2020 pukul 11)
Philipus M Hadjon, Seminar Nasional
Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Fase
New Normal, https://youtu.be/jkfAp9SALHg,
Juli 2020.
Siti Rachmawati Gunawan, “Analisis
Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas
Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan
Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019(Covid-19)
Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau
StabilitasSistem Keuangan Menjadi UndangUndang” Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan,
Vol. 4 No. 4, November 2020.
UU Nomor 17 tahun 2003
UU NOMOR 15 TAHUN 2006
UU NOMOR 1 TAHUN 2004
UU NOMOR 31 TAHUN 1999
Pasal 22E UUD 1945
UU Nomor 17 Tahun 2003
Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor
Tahun 2001
DOI: http://dx.doi.org/10.29300/imr.v7i1.3045
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Indexed by :





_______________________________________________
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Disclaimer: Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam articles published by Faculty of Shariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu have been previewed and authenticated by the Authors before publication. The Journal, Editor and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned. Read our Plagiarism Policy and use of this site signifies your agreement to the Terms of Use.
_______________________________________________
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Bengkulu, Sumatra Indonesia
Tel / fax : (0736) 51276 / 0736) 51171, 51172
Email : alimarah@mail.uinfasbengkulu.ac.id