In order to accommodate the thought of the writers in responding to phenomena in community life that is increasingly complex, for example regarding social status, education, law and other issues. So the Bengkulu Press UIN FAS management team worked closely with the Scientific Journal Management Consortium (KJPI) to take the initiative to publish the Qiyas Journal of Islamic Law and Justice. This Qiyas Journal of Islamic Law and Justice began to be established since 2016. From 2016 to 2019 the qiyas of Islamic law and justice journals still remain active in publishing scientific writings, and any writings contained in qiyas journals of Islamic law and justice can be accessed online (oniline). The qiyas of Islamic law and judicial journals are legally established based on Decree no. 0005.25033794 / JI.3.1 / SK.ISSN / 2016.04 - 22 April 2016 (starting with Vol. 1, No. 1, April 2016 edition).
A Review of John Rawls’ Theory of Justice on the Implementation of Restorative Justice Through Penal Mediation in Indonesia
Abstracts: This study examines the implementation of restorative justice through the mechanism of penal mediation within Indonesia's criminal justice system, using John Rawls’ theory of justice as a theoretical framework. The research is grounded in the need for a more humane, participatory, and efficient alternative for resolving minor criminal offenses, as opposed to the conventional retributive justice system. This is a normative legal study employing both statutory and conceptual approaches. The data sources consist of primary and secondary legal materials obtained through literature review. The findings reveal that penal mediation has been applied in cases such as petty theft, defamation, and domestic violence, involving offenders, victims, families, and the community in the restorative process. This implementation reflects Rawls’ principles of justice particularly the equal basic liberties and the difference principle—in protecting vulnerable groups such as juvenile offenders and first-time offenders. In conclusion, penal mediation aligns not only with restorative justice values and the Islamic legal concept of maslahah, but also embodies a substantive model of justice that is inclusive and responsive to local values. Therefore, this approach deserves to be formally institutionalized within the national criminal law system. Keywords: Penal mediation, restorative justice, John Rawls’ theory of justice, Indonesian criminal law, non-litigation resolution. Abstrak : Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan menggunakan perspektif teori keadilan John Rawls. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan alternatif penyelesaian perkara pidana ringan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan efisien dibandingkan sistem peradilan konvensional yang cenderung retributif. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal telah diterapkan dalam sejumlah kasus seperti pencurian ringan, penghinaan, dan kekerasan rumah tangga, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses pemulihan. Implementasi ini mencerminkan prinsip keadilan Rawls, yaitu kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan, khususnya dalam melindungi pelaku dari kelompok rentan seperti anak dan pelaku pertama. Kesimpulannya, mediasi penal bukan hanya sejalan dengan nilai-nilai keadilan restoratif dan maslahah dalam hukum Islam, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan substantif yang inklusif dan adaptif terhadap nilai lokal. Oleh karena itu, pendekatan ini layak untuk dilembagakan secara normatif dalam sistem hukum pidana nasional. Kata kunci: Mediasi penal, keadilan restoratif, teori keadilan John Rawls, hukum pidana Indonesia, penyelesaian non-litigasi.
Copyright (c) 2025 Ahmad Wildan Rofrofil Akmal, Siti Nur Syifa, Erfaniah Zuhriah http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Epistimologi Hukum Akad Perkawinan Online (Studi Tentang Fatwa MUI, Fatwa Bahtsul Masail NU dan Fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah)
Abstract: Considering the current situation and the increasingly modern and practical development of technology, this greatly influences the way of life within the cultural traditions and habits of today‘s society. One of the impacts of this advanced and modern technology is the practice of marriage ceremonies conducted online via mobile phones, which are carried out remotely without being in the same place or gathering. This phenomenon raises concerns about the sanctity of the wedding ceremony. Based on this issue, questions arise regarding the epistemology of online marriage law, which has led organizations such as MUI, NU, and Muhammadiyah to issue their respective fatwas on the matter. In this study, the author uses a descriptive qualitative research method by selecting relevant data to serve as a basis for legal decision-making. According to the fatwa issued by MUI, an online marriage contract is deemed valid if it fulfills several specified requirements, one of which is the mandatory presence of an official marriage registrar and the proper recording of the marriage in front of witnesses. Keywords: Epistemology, Online Marriage Contract, MUI. Abstrak: Melihat situasi dan kondisi perkembangan teknologi yang semakin modern dan serba praktis, hal ini tentunya sangat memengaruhi seni berkehidupan dalam kultur budaya dan kebiasaan masyarakat saat ini. Salah satu dampak dari berkembangnya teknologi yang canggih dan modern adalah pelaksanaan prosesi perkawinan secara online melalui handphone (HP), yang dilakukan secara jarak jauh dan tidak dalam satu tempat atau majelis. Hal ini seakan-akan memengaruhi kesakralan acara prosesi pernikahan. Berdasarkan fenomena ini, muncul pertanyaan mengenai epistemologi hukum perkawinan online, yang kemudian ditanggapi oleh MUI, NU, dan Muhammadiyah melalui fatwa-fatwa yang mereka keluarkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menyeleksi data yang relevan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukum. Menurut fatwa MUI yang telah ditetapkan, hukum akad perkawinan secara online dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah keharusan adanya pendampingan dari petugas pencatatan perkawinan serta pencatatan yang sah di hadapan para saksi. Kata Kunci: Epistemologi, Akad Online, MUI.
Copyright (c) 2025 Ayus Permana, Mukhsin Achmad http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Fenomena Bapak Rumah Tangga Perspektif Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi)
Abstract: The phenomenon of “househusbands” has become increasingly relevant in the context of modern family life. This study aims to explain the dynamics of husband-wife relationships in situations where the husband assumes domestic responsibilities while the wife works outside the home, and to analyze this phenomenon through the lens of qirā'ah mubādalah, as conceptualized by Faqihuddin Abdul Kodir. Employing empirical legal research with a phenomenological and sociological approach, this research was conducted in Singotrunan Subdistrict, Banyuwangi District, Indonesia. Primary data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation from four families experiencing this role shift, along with supporting informants such as neighborhood leaders and religious figures. The findings indicate that the shift in roles does not diminish the husband's authority or self-worth within the family. These men still feel valued due to their contributions in childcare, household management, and emotional support for their partners. Wives also feel appreciated and supported in their dual roles as breadwinners and mothers. The relationship is built on mutual understanding, open communication, and shared agreements. Viewed through the framework of qirā'ah mubādalah, these relationships embody principles of justice and gender reciprocity emphasized in progressive Islamic thought. This concept reinterprets spousal roles as complementary and context-based, rather than strictly determined by gender. Thus, the househusband phenomenon is not a deviation, but rather a reflection of adaptive and equitable family dynamics. Keywords: Househusband, Qirā'ah Mubādalah, Spousal Roles, Gender Equality. Abstrak : Fenomena “bapak rumah tangga” menjadi topik yang semakin relevan dalam dinamika kehidupan keluarga modern. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana relasi suami istri terbentuk dalam situasi di mana suami mengambil peran domestik, sementara istri bekerja di ranah publik, serta menganalisis fenomena ini melalui perspektif qirā'ah mubādalah yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fenomenologi dan sosiologis, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari empat keluarga yang mengalami pembagian peran tersebut, serta informan pendukung seperti ketua RT dan tokoh agama.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran peran ini tidak serta merta mengurangi otoritas atau harga diri suami dalam keluarga. Para suami tetap merasa dihargai karena kontribusi mereka dalam pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, dan dukungan emosional terhadap pasangan. Istri pun merasa didukung secara penuh dalam menjalani peran ganda sebagai pencari nafkah dan ibu. Relasi keduanya terjalin atas dasar kesalingan, komunikasi terbuka, dan kesepakatan bersama. Dalam kerangka qirā'ah mubādalah, relasi tersebut mencerminkan nilai keadilan dan kesalingan gender yang ditegaskan dalam prinsip-prinsip Islam progresif. Konsep ini menafsirkan relasi suami istri secara setara, di mana peran dan tanggung jawab tidak ditentukan secara kaku berdasarkan gender, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, fenomena bapak rumah tangga bukanlah bentuk deviasi, melainkan refleksi dari dinamika relasi yang adil dan adaptif. Kata kunci: Bapak Rumah Tangga, Qirā'ah Mubādalah, Relasi Suami Istri, Kesetaraan Gender.
Copyright (c) 2025 Dafa Achmad Ardian, Tutik Hamidah, Ahmad Izzuddin http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Hukum Perkawinan Sirri yang ditinjau dalam beberapa Aspek (Yuridis, Administrasi Kependudukan, Maslahah Mursalah)
Abstract: Currently, many marriages are conducted solely based on religious law or personal beliefs without involving government officials, and therefore are not legally recognized by the state. In Indonesia, marriages must comply with two inseparable regulations: religious law and state law. Marriage registration is not only an administrative requirement but also a means to ensure social order and public welfare. If a marriage is valid according to religion but not registered with the Office of Religious Affairs (KUA) or an authorized official, it is not legally valid in the eyes of the state. This study aims to answer three main questions: (1) the impact of unregistered (sirri) marriages on population administration, (2) the inhibiting factors in the juridical review of sirri marriages from the perspective of maslahah al-mursalah, and (3) the role and effectiveness of government institutions in implementing marriage registration laws and their influence on societal practices. The research uses a library study approach with a statutory method. The findings show that sirri marriages are valid under Islamic law but do not meet the formal legal requirements of the state, and therefore are not recognized and do not produce legally protected consequences due to the absence of authentic proof of marriage. Keywords: Sirri Marriage, Juridical, Population Administration, Maslahah Al-Mursalah. Abstrak: Saat ini, banyak pernikahan dilakukan hanya berdasarkan hukum agama atau kepercayaan pribadi tanpa melibatkan pejabat pemerintah, sehingga tidak diakui secara hukum negara. Di Indonesia, pernikahan harus memenuhi dua regulasi yang tidak terpisahkan: hukum agama dan hukum negara. Pencatatan pernikahan bukan hanya persyaratan administratif, tetapi juga sarana untuk menjaga ketertiban sosial dan kemaslahatan bersama. Jika pernikahan sah menurut agama tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pejabat berwenang, maka tidak sah secara hukum negara. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Dampak nikah siri terhadap administrasi kependudukan, (2) Faktor penghambat kajian yuridis nikah siri dari perspektif maslahah al-mursalah, dan (3) Peran dan efektivitas lembaga pemerintah dalam pelaksanaan pencatatan nikah siri serta pengaruhnya terhadap praktik masyarakat. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri sah menurut hukum Islam, tetapi tidak memenuhi persyaratan formal hukum negara sehingga tidak diakui dan tidak menimbulkan akibat hukum yang dilindungi negara akibat tidak adanya bukti otentik perkawinan. Kata Kunci: Perkawinan Sirri, Yuridis, Administrasi Kependudukan, Maslahah Al-Mursalah.
Copyright (c) 2025 Rozien Mohammad El Khair, Iwan Ramadhan Sitorus, Suryani http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat
Abstract: Technological advancements not only provide convenience for individuals to access information but also bring negative impacts, such as the opportunity to commit cybercrime. One common form of cybercrime is online gambling. The prohibition of online gambling is regulated in Article 27 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 in conjunction with Law Number 19 of 2016 and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). The research questions in this study are: (1) How is law enforcement carried out against online gambling crimes within the jurisdiction of the West Sumatra Regional Police? (2) What are the obstacles faced by the West Sumatra Regional Police in enforcing the law against online gambling crimes? (3) What efforts are made by the West Sumatra Regional Police to overcome these obstacles? The research method used is empirical juridical, beginning with a literature review followed by interviews. The data collected were then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings show that law enforcement against online gambling crimes is carried out through two approaches: preventive and repressive measures. However, in practice, the West Sumatra Regional Police face several obstacles, including manipulation of personal bank account data by offenders, identity concealment, and limitations in human resources and facilities. Despite these challenges, the West Sumatra Regional Police strive to minimize them by applying social engineering techniques, proposing increased budgets for the procurement of advanced and up-to-date information technology equipment, developing and implementing effective and efficient internal monitoring systems to oversee online activities in real-time, and establishing cooperation with the public and relevant stakeholders. It is hoped that the government will conduct indiscriminate blocking of online gambling sites and monitor all internet user activities by closing access to such sites. Keywords: Law enforcement, criminal acts, cybercrime, online gambling. Abstrak: Kemajuan di era teknologi tidak hanya memberikan kemudahan bagi seseorang untuk mengakses informasi. Selain memberikan dampak positif, di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya peluang untuk melakukan cybercrime. Salah satu bentuk cybercrime yang sering terjadi adalah judi online. Larangan terkait perjudian online diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat? (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengatasi kendala tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan meneliti bahan kepustakaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan represif. Namun, dalam pelaksanaannya, Kepolisian Daerah Sumatera Barat menghadapi berbagai hambatan, antara lain manipulasi data rekening pribadi oleh pelaku, penyembunyian identitas, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Meskipun demikian, Polda Sumatera Barat terus berupaya meminimalisasi hambatan tersebut dengan menerapkan teknik social engineering, mengajukan peningkatan anggaran untuk pengadaan peralatan teknologi informasi yang canggih dan mutakhir, membangun serta menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk memantau aktivitas online secara real-time, serta menjalin kerja sama dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Diharapkan pemerintah dapat melakukan pemblokiran situs judi online secara menyeluruh tanpa tebang pilih serta mengawasi seluruh aktivitas pengguna internet melalui penutupan akses terhadap situs-situs tersebut. Kata kunci: Penegakan hukum, tindak pidana, cybercrime, perjudian online.
Copyright (c) 2025 Nur Azan Saputra, Elwi Danil, Nani Mulyati http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Maqasid Syariah
Abstracts: This study aims to examine the implementation of Law Number 16 of 2019 in Air Dikit District and analyze it from the perspective of Maqasid Sharia. This is a field research using a qualitative descriptive approach. The results indicate that the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage has been fairly well optimized. However, some members of the community are still reluctant to apply for a dispensation when the prospective bride or groom has not reached the minimum legal age, as stipulated in the law. As a result, some marriages are carried out unofficially (sirri). The reluctance is generally due to time constraints and urgent conditions that demand the marriage to be held immediately, whereas the dispensation process is considered time-consuming and procedurally complex. From the perspective of Maqasid Sharia, the provision regarding age maturity in Law Number 16 of 2019 aligns with the five fundamental objectives of Islamic law: hifz al-din (protection of religion), hifz al-‘aql (protection of intellect), hifz al-mal (protection of wealth), hifz al-nasl (protection of lineage), and hifz al-nafs (protection of life). Thus, raising the minimum age of marriage is a step that reflects Islamic values and promotes the well-being of family life. Keywords: Implementation, Law Number 16 of 2019, Maqasid Syariah. Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Air Dikit serta menganalisisnya dalam perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah berjalan cukup baik. Namun demikian, masih ditemukan masyarakat yang enggan mengajukan dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga mereka memilih melangsungkan pernikahan secara sirri. Faktor penyebabnya antara lain karena keterbatasan waktu dan kondisi mendesak yang menuntut pernikahan segera dilaksanakan, sedangkan proses sidang dispensasi dianggap memakan waktu dan prosedurnya cukup panjang. Dalam perspektif Maqasid Syariah, ketentuan mengenai pendewasaan usia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejalan dengan lima tujuan utama syariat, yaitu hifz al-din (menjaga agama), hifz al-‘aql (menjaga akal), hifz al-mal (menjaga harta), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-nafs (menjaga jiwa). Dengan demikian, peningkatan usia minimal perkawinan merupakan langkah yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam demi tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga. Kata kunci : Implementasi, UU Nomor 16 tahun 2019, Maqasid Syariah.
Copyright (c) 2025 Abdul Kadir, Zurifah Nurdin http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Praktik Pembayaran Denda atas Keterlambatan SPP menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di MTS Daarul Muhajirin Bogor
Abstracts: This study aims to analyze the practice of imposing fines for late payment of Educational Development Contributions (SPP) at MTS Daarul Muhajirin Bogor from the perspective of Islamic economic law. The research method used is qualitative descriptive with a juridical-normative approach and field studies. The results of the study indicate that the imposition of fines is carried out to provide a deterrent effect on students who delay payment, especially those who have financial capabilities. From the perspective of Islamic economic law, this practice is still a matter of debate. Some scholars allow the imposition of fines in the context of ta'zir, while others reject it on the grounds that it is not in accordance with the principle of justice and has the potential to contain elements of usury. However, the practice of fines can be justified if there is a written agreement between the school and the guardian, and the fine funds are used for social interests, not institutional profit. Keywords: Restorative Justice, Child Crime Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di MTS Daarul Muhajirin Bogor dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap siswa yang menunda pembayaran, khususnya yang memiliki kemampuan finansial. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini masih menjadi perdebatan. Sebagian ulama membolehkan pemberlakuan denda dalam konteks ta’zir, sedangkan yang lain menolaknya dengan alasan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan potensi mengandung unsur riba. Namun, praktik denda dapat dibenarkan apabila ada kesepakatan tertulis antara pihak sekolah dan wali murid, serta dana denda digunakan untuk kepentingan sosial, bukan keuntungan institusi. Kata kunci: Restoratif Justice, Tindak Pidana Anak
Copyright (c) 2025 Fachri Ramdani, Kholil Nawawi, Syarifah Gustiawati Mukri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Reservatisme Madzhab Syafi’i: Dasar Epistemologis, Implikasi & Posibilitas Praktikal Dalam Masalah Darah Istihadzah
Abstracts: The precautionary theory (al-naẓariyyah al-iḥtiyāṭ) is rarely found in classical fiqh references, although it serves as a fundamental basis in the legal construction of the Shafi'i school, particularly regarding issues of women's blood. However, this theory is suspected to be the reason why several practical rulings within the school appear burdensome. This article aims to examine the epistemological foundation of precautionary theory in the Shafi'i school, analyze its implications for the rulings on women's blood, and evaluate its practical applicability. Using a qualitative method that combines library research and fieldwork, along with an inductive analytical approach, this study explores the precautionary theory and tests its relevance through the lived experiences of women regarding its application in cases of istihāḍah. Data were collected through observation and interviews with 75 female students at three Islamic boarding schools (pesantren). The findings reveal that some Shafi'i rulings based on the precautionary theory appear difficult to apply, such as the ruling on mutaḥayyirah istihāḍah. On the other hand, there are rulings that are relatively easier to implement, such as the obligation to follow step-by-step procedures before prayer for mustaḥāḍah women. These findings indicate the necessity of a contextual approach in applying the precautionary theory, especially in cases involving the complexities of women’s daily lives. Keywords: The precautionary theory in Shafi'i jurisprudence, the principle of precaution, irregular istihāḍah, women’s bleeding. Abstrak: Teori reservatif (al-naẓariyyah al-iḥtiyāṭ) sangat jarang ditemukan dalam referensi fikih klasik, meskipun menjadi landasan utama dalam konstruksi hukum mazhab Syafi’i, khususnya terkait persoalan darah wanita. Namun, teori ini diduga menjadi penyebab mengapa sejumlah hukum praktikal dalam mazhab tersebut terkesan menyulitkan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji teori reservatisme dalam mazhab Syafi’i secara epistemologis, menganalisis implikasinya terhadap hukum darah wanita, serta mengevaluasi kemungkinan penerapannya secara aplikatif. Dengan menggunakan metode kualitatif yang menggabungkan penelitian kepustakaan dan lapangan, serta pendekatan analisis induktif, penelitian ini mengeksplorasi teori reservatif dan menguji relevansinya melalui pengalaman perempuan terkait penerapannya pada kasus istihāḍah. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terhadap 75 santri di tiga pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian hukum fikih Syafi’i yang dibangun berdasarkan teori reservatif terkesan sulit diaplikasikan, seperti hukum istihāḍah mutaḥayyirah. Namun, di sisi lain, terdapat pula hukum yang relatif mudah diterapkan, seperti kewajiban menjalankan prosedur langkah-demi-langkah sebelum salat bagi wanita mustaḥāḍah. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan kontekstual dalam menerapkan teori reservatif, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan dinamika kehidupan perempuan. Kata kunci: teori ihtiyāṭ dalam fikih Syafi’i, prinsip kehati-hatian, istihāḍah tidak beraturan, darah wanita.
Copyright (c) 2025 Siti Zumrotus Sa'adah, Puji Rahayu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Perlindungan Hukum Petani Dalam Menggapai Kesejahteraan
Abstracts: Rural farming communities are generally in a weak position, both economically and legally, especially in critical land areas that rely solely on rain-fed agriculture. Therefore, they require legal protection, both preventive and repressive. This study employs a socio-legal approach combined with normative legal analysis to highlight the distinction between law in book and law in action. Using a qualitative method with survey studies, this research provides a description of the government's efforts to provide legal protection for farmers in the pursuit of welfare (welfare state). Keywords: protection, farmers, welfare. Abstrak: Masyarakat petani di pedesaan pada dasarnya berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis, terlebih di daerah lahan kritis yang hanya mengandalkan tadah hujan. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dipadukan dengan kajian normatif, sehingga terlihat perbandingan antara law in book dan law in action. Secara kualitatif, dengan metode survey studies, penelitian ini menghasilkan deskripsi mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap petani dalam rangka mencapai kesejahteraan (welfare state). Kata kunci: perlindungan, petani, kesejahteraan.
Copyright (c) 2025 Helda Diah Permata, Herawan Sauni http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Yuridis terhadap Kejahatan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan melalui Media Elektronik (Studi Kasus: Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp)
Abstract: This study aims to analyze Court Decision Number 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp by examining the legal framework governing online buying and selling in Indonesia, the forms of legal protection for victims of online transaction fraud, and the judge's considerations in adjudicating the case. The research uses a normative juridical method with a statutory and case study approach. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review and analysis of court rulings. The findings indicate that the legal framework aims to provide legal protection for victims of fraud in electronic transactions. In this case, the defendant was found legally and convincingly guilty of committing repeated acts of fraud as stipulated in Article 378 of the Indonesian Penal Code in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Penal Code. Keywords: Criminal Offense, Online Buying and Selling, Electronic Media, Court Decision. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp dengan menelaah pengaturan hukum terkait jual beli online di Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam transaksi jual beli online, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan dalam transaksi elektronik. Dalam perkara ini, Terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kata Kunci: Tindak Pidana, Jual Beli Online, Media Elektronik, Putusan Pengadilan.
Copyright (c) 2025 Marlina Elisabeth Pakpahan, Dion Alfandi Sitanggang, Nazwa Dwi Sakila, Shinta Anggi Marito Samosir http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Penyebab Konflik dan Sengketa Perkawinan: Perspektif Hukum Keluarga
Abstract: Marital disputes are a common phenomenon in society and can be caused by various factors, such as cultural differences, economic issues, infidelity, and communication breakdowns. This study aims to analyze the main causes of marital disputes and explore the family law perspective in their resolution. The research method used is normative juridical research with a conceptual and statutory approach. The data in this study were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials through a literature review. The results show that in Indonesian family law, there are two main avenues for resolving marital disputes: litigation through the courts and non-litigation methods such as mediation and counseling. Although legislation has regulated the dispute resolution mechanisms, implementation in practice still faces challenges, such as low public legal awareness and limited access to mediation institutions. Therefore, efforts are needed to enhance public understanding of marital law and to strengthen the role of mediation and counseling institutions in resolving domestic disputes. Keywords: marital disputes, family law, dispute resolution. Abstrak: Sengketa dalam perkawinan merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan budaya, faktor ekonomi, perselingkuhan, hingga ketidakharmonisan dalam komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama terjadinya sengketa dalam perkawinan serta mengeksplorasi perspektif hukum keluarga dalam penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum keluarga di Indonesia, terdapat dua jalur utama dalam penyelesaian sengketa perkawinan, yaitu jalur litigasi melalui pengadilan dan jalur nonlitigasi seperti mediasi dan konseling. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya akses terhadap lembaga mediasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan serta penguatan peran lembaga mediasi dan konseling dalam penyelesaian sengketa rumah tangga. Kata kunci: sengketa perkawinan, hukum keluarga, penyelesaian sengketa.
Copyright (c) 2025 Wegestin Lagus, Yusnita Eva http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Tradisi Kaboro Co’i Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif Teori Pluralisme Hukum (Studi Pada Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta, Bima)
Abstract: There is a unique tradition in Bima that takes place before a wedding ceremony, known as kaboro co’i. Kaboro co’i is a communal activity in which people help a fellow resident who is about to get married by collecting funds for the dowry, bride price, and piti ka’a (wedding expenses), with the aim of ensuring the smooth running of the wedding event. This research focuses on the form of the kaboro co’i tradition in Bima's wedding customs and the perspective of legal pluralism theory on this tradition. This study is an empirical legal research using a sociological approach, examining law in relation to social aspects. Data were obtained through interviews and documentation, and then processed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that: (1) The kaboro co’i tradition arises from the awareness of the Bima community, which is characterized by strong kinship and mutual assistance. This tradition provides benefits to families preparing for a wedding, particularly by contributing additional funds for the dowry, bride price, and piti ka’a (non-refundable wedding funds), to support the smooth execution of the ceremony. (2) The tradition reflects values of kinship, mutual cooperation, and customary norms. These values are the foundation for the continued practice of kaboro co’i today. (3) The kaboro co’i tradition is a clear example of strong legal pluralism within the Bima community. In the perspective of John Griffiths’ theory of legal pluralism, law does not originate solely from the state, but can also emerge from the customs and informal rules practiced in daily life. This tradition is based on natural customs followed by the community without state intervention. Therefore, the recognition and protection of customary law are essential for developing an inclusive and contextual legal system. Keywords: Tradition; Kaboro Co’i; Legal Pluralism. Abstrak: Terdapat tradisi yang unik di Bima sebelum dilaksanakannya pernikahan, yaitu tradisi kaboro co’i. Kaboro co’i merupakan kegiatan masyarakat untuk membantu salah seorang warga yang akan melaksanakan pernikahan guna mengumpulkan uang mahar, maskawin, dan piti ka’a (uang untuk biaya pernikahan), yang bertujuan memperlancar keberlangsungan acara perkawinan. Penelitian ini menyoroti bentuk tradisi kaboro co’i dalam perkawinan masyarakat Bima serta perspektif teori pluralisme hukum terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan aspek sosial. Data diperoleh melalui wawancara dan 391 PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810 dokumentasi, kemudian diolah melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tradisi kaboro co’i muncul dari kesadaran masyarakat Bima yang identik dengan rasa kekeluargaan yang kuat dan saling membantu satu sama lain. Tradisi ini memberikan manfaat, khususnya bagi keluarga yang akan melangsungkan pernikahan, berupa tambahan dana untuk mahar, maskawin, dan piti ka’a (uang hangus) guna memperlancar acara perkawinan. (2) Tradisi ini mengandung nilai kekeluargaan/kekerabatan, nilai gotong royong, dan nilai adat istiadat. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar mengapa tradisi kaboro co’i masih dilaksanakan hingga kini. (3) Tradisi kaboro co’i merupakan contoh nyata pluralisme hukum yang kuat dalam masyarakat Bima. Dalam perspektif pluralisme hukum John Griffiths, hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dapat lahir dari kebiasaan dan aturan yang dijalankan masyarakat sehari-hari. Tradisi ini muncul atas dasar kebiasaan dan aturan alami masyarakat Bima tanpa intervensi negara. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat menjadi penting dalam membangun sistem hukum yang inklusif dan kontekstual. Kata Kunci: Tradisi; Kaboro Co’i; Pluralisme Hukum.
Copyright (c) 2025 M. Ramdhani, Fakhruddin Fakhruddin, Musataklima Musataklima http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Implikasi Kertoaji sebagai Pendekatan Tradisional dalam Pembagian Warisan terhadap Hubungan Kekeluargaan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Abstract: The practice of inheritance distribution plays a crucial role in maintaining family harmony and social stability. This study aims to analyze the traditional inheritance distribution practice in Sananrejo Village, Turen Subdistrict, Malang Regency, through the "Kertoaji" approach, which converts inherited assets into monetary value based on family consensus. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with village officials such as the modin, as well as direct observation of the community. Thematic analysis was employed to identify practice patterns and influencing factors. The findings show that the "Kertoaji" approach is effective in reducing potential conflicts among heirs and maintaining family relationships. However, it still faces challenges due to the community's limited understanding of Islamic faraidh law, leading to the neglect of justice principles in rights distribution. Village officials play a vital role as mediators, although they are not always successful in suppressing individual egos. In conclusion, the "Kertoaji" practice is a pragmatic local solution, but it requires support from Islamic legal education to achieve substantive justice and sustainable social harmony. Keywords: Kertoaji, implications, inheritance. Abstrak: Praktik pembagian warisan memainkan peran penting dalam menjaga harmoni keluarga dan stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisional pembagian warisan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, melalui pendekatan "Kertoaji" yang mengonversi harta warisan menjadi nilai uang berdasarkan kesepakatan keluarga. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa seperti modin, serta observasi langsung terhadap masyarakat. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola praktik dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan "Kertoaji" efektif dalam meredam potensi konflik antarpenerima waris dan menjaga hubungan kekeluargaan, namun masih menghadapi kendala berupa minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum faraidh Islam. Hal ini berdampak pada pengabaian prinsip keadilan dalam pembagian hak. Perangkat desa berperan penting sebagai mediator, meskipun tidak selalu mampu meredam ego individu. Kesimpulannya, praktik "Kertoaji" menjadi solusi lokal yang pragmatis, namun perlu didukung oleh edukasi hukum Islam demi keadilan substantif dan harmoni sosial yang berkelanjutan. Kata kunci: Kertoaji, implikasi, waris.
Copyright (c) 2025 Putra Pandu Dinata Nurdiansyah, Zaenul Mahmudi http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lingkungan dalam Proyek Infrastruktur di Kota Medan
Abstract: Infrastructure development in Medan City has experienced rapid growth in recent years. However, this accelerated development is often accompanied by violations of environmental regulations, such as pollution, land degradation, and breaches of environmental permits. This study aims to examine the forms of environmental violations occurring in infrastructure projects in Medan City and to analyze the effectiveness of law enforcement against such violations. This research employs a normative and empirical juridical approach by reviewing applicable laws and regulations, conducting case studies of infrastructure projects, and interviewing relevant agencies such as the Environmental Agency and law enforcement officials. The findings indicate that law enforcement against environmental violations remains suboptimal due to weak supervision, lack of inter-agency coordination, and low awareness among project implementers regarding environmental aspects. Moreover, administrative and criminal sanctions that have been regulated are often not enforced to their full extent. This study recommends enhancing supervisory capacity, enforcing laws more firmly, and involving the community in monitoring infrastructure projects to achieve sustainable development. Keywords: law enforcement, environmental violations, infrastructure projects, Medan City, environmental law. Abstrak: Pembangunan infrastruktur di Kota Medan mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, percepatan pembangunan tersebut sering kali diiringi dengan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, seperti pencemaran, kerusakan lahan, dan pelanggaran izin lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran lingkungan yang terjadi dalam proyek infrastruktur di Kota Medan serta menganalisis sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kasus proyek-proyek infrastruktur, serta wawancara dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran pelaksana proyek terhadap aspek lingkungan. Selain itu, sanksi administratif maupun pidana yang telah diatur sering kali tidak diterapkan secara maksimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas pengawasan, 422 PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810 penegakan hukum yang tegas, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan proyek infrastruktur guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kata kunci: penegakan hukum, pelanggaran lingkungan, proyek infrastruktur, Kota Medan, hukum lingkungan.
Copyright (c) 2025 Putri Gita Sari Sihombing, Dewi Ivana Pangihutan Rajagukguk, Bryaan Antonius, Sigar P. Berutu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Tinjauan Hukum Atas Pembatalan Merek Terdaftar Studi Putusan Nomor 1334 K/PDT.SUS-HKI/2024
Abstract: Trademark protection is a crucial aspect of the intellectual property legal system, particularly in preventing unfair business competition and safeguarding business reputation. This study examines the cancellation of a registered trademark, focusing on the Supreme Court Decision Number 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 as a case study. The case involves a dispute between Lowa Sportschuhe GmbH and Qu Wenqian concerning the registration of the trademark “Lowa Simply More,” which was allegedly filed in bad faith. The method used is a normative juridical approach through legal analysis of legislation and court decisions. The results indicate that the Supreme Court ruled to cancel the defendant’s trademark based on Article 21 paragraph (3) and Article 77 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This decision affirms that trademark protection is not only formal but also substantive, considering the registrant's intent and factual ownership of the mark. The implication of this decision is the strengthening of legal protection for the rightful trademark owner and the promotion of honesty and good faith principles in the trademark registration system in Indonesia. Keywords: trademark, bad faith, trademark cancellation, legal protection, Supreme Court Decision. Abstrak: Perlindungan merek dagang merupakan aspek krusial dalam sistem hukum kekayaan intelektual, terutama dalam mencegah persaingan usaha tidak sehat dan melindungi reputasi bisnis. Penelitian ini mengkaji pembatalan merek terdaftar dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 sebagai studi kasus. Kasus ini melibatkan sengketa antara Lowa Sportschuhe GmbH dan Qu Wenqian terkait pendaftaran merek “Lowa Simply More” yang diduga dilakukan dengan itikad tidak baik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menetapkan pembatalan merek tergugat berdasarkan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan merek tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, dengan mempertimbangkan niat pendaftar dan kepemilikan merek secara faktual. Implikasi dari putusan ini adalah penguatan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang sah serta dorongan terhadap penegakan prinsip kejujuran dan itikad baik dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia. Kata kunci: merek, itikad tidak baik, pembatalan merek, perlindungan hukum, Putusan Mahkamah Agung
Copyright (c) 2025 Eric Rinaldi, Yanti Agustina http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Tinjauan Kriminologi terhadap Kriminalitas pada Anak di LPKA Kelas 1 Medan Sumatera Utara
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak kriminalitas pada anak dari perspektif kriminologi, dengan fokus pada faktor penyebab, bentuk tindak pidana yang dilakukan, serta pengalaman dan upaya pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 10 anak binaan yang sedang menjalani masa pembinaan di LPKA Kelas I Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak melakukan tindak pidana atas kemauan sendiri, namun dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan yang negatif, faktor ekonomi, serta penyalahgunaan zat seperti minuman keras dan narkotika. Temuan ini sejalan dengan teori subkultur delinkuen yang dikemukakan oleh Albert K. Cohen dan teori Delinquency and Opportunity oleh Cloward dan Ohlin, yang menekankan peran lingkungan sosial dan ketimpangan akses terhadap kesempatan legal sebagai faktor pendorong perilaku kriminal anak. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa program pembinaan di LPKA, seperti pendidikan, kegiatan keagamaan, dan pelatihan keterampilan, memberikan dampak positif terhadap perubahan sikap dan perilaku anak binaan. Namun demikian, belum semua anak mendapatkan akses pendampingan hukum yang memadai. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam sistem peradilan anak serta perlunya dukungan berkelanjutan dari keluarga, masyarakat, dan negara dalam mencegah kriminalitas anak. Kata kunci: kriminalitas anak, LPKA Kelas I Medan, teori subkultur, pembinaan, peradilan anak. Abstrac : This study aims to analyze criminal acts against children from a criminological perspective, focusing on the causal factors, the forms of crimes committed, and the experiences and efforts of guidance implemented at the Class I Medan Special Child Guidance Institution (LPKA). The study was conducted using a qualitative method through in-depth interviews with 10 foster children who were undergoing guidance at the Class I Medan LPKA. The results of the study showed that most children committed crimes of their own accord, but were influenced by negative social environments, economic factors, and substance abuse such as alcohol and narcotics. This finding is in line with the theory of delinquent subculture put forward by Albert K. Cohen and the Delinquency and Opportunity theory by Cloward and Ohlin, which emphasize the role of the social environment and inequality of access to legal opportunities as factors driving children's criminal behavior. In addition, the study also found that guidance programs at the LPKA, such as education, religious activities, and skills training, have a positive impact on changing the attitudes and behavior of foster children. However, not all children have access to adequate legal assistance. Overall, the results of this study emphasize the importance of rehabilitative and restorative approaches in the juvenile justice system and the need for ongoing support from families, communities, and the state in preventing juvenile crime. Keywords: child criminality, LPKA Class I Medan, subculture theory, guidance, juvenile justice.
Copyright (c) 2025 Celine Yohana Palijama, David Yeremia Stephanus Hutagalung, Daniel Limbong http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Penerapan Fikih Moderasi Beragama di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Deskriptif di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Mahad Darul Arqam Garut, dan Pesantren Miftahul Huda II Bayasari Ciamis, Jawa Barat)
Abstracts: This study aims to describe the implementation of Islamic jurisprudence of religious moderation (fiqh al-wasathiyyah) in three Islamic boarding schools in West Java, namely Cipasung Islamic Boarding School in Tasikmalaya, Darul Arqam Islamic Boarding School in Garut, and Miftahul Huda II Bayasari Islamic Boarding School in Ciamis. The study employs a descriptive-analytic method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings show that the objectives of implementing religious moderation in these institutions align with their vision and mission to nurture students with noble character, broad insight, tolerance, patriotism, and a moderate attitude in practicing Islam. The methods applied in Cipasung include lectures, discussions, question-and-answer sessions, seminars, training, and supervision. Darul Arqam Garut employs exemplary behavior, habituation, advice, audiolingual practice, affection, and the reward–punishment system. Meanwhile, Miftahul Huda II Bayasari applies tahfidz (Qur’an memorization), wahdah, jama’, advice, and habituation methods. The results indicate significant behavioral changes among students, reflected in their increased tolerance, respect for others, responsibility, and moderate religious attitudes. Thus, the implementation of fiqh al-wasathiyyah in Islamic boarding schools has proven effective in shaping students’ balanced character between knowledge, faith, and morality. Keywords: Fiqh of Religious Moderation, Islamic Boarding School, Tolerance, Islamic Education, Student Independence. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan fikih moderasi beragama di tiga pondok pesantren di Jawa Barat, yaitu Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Pondok Pesantren Darul Arqam Garut, dan Pondok Pesantren Miftahul Huda II Bayasari Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penerapan fikih moderasi beragama di ketiga pesantren tersebut sejalan dengan visi dan misi lembaga, yaitu membentuk santri yang berakhlak mulia, berwawasan luas, toleran, cinta tanah air, dan berjiwa moderat. Metode penerapan fikih moderasi beragama di Pondok Pesantren Cipasung meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, seminar, latihan, dan pengawasan. Di Pondok Pesantren Darul Arqam Garut, metode yang digunakan meliputi keteladanan, pembiasaan, nasihat, audiolingual, kasih sayang, serta reward dan punishment. Sementara itu, di Pondok Pesantren Miftahul Huda II Bayasari Ciamis digunakan metode tahfidz, wahdah, jama’, nasihat, dan pembiasaan. Hasil penerapan menunjukkan adanya perubahan perilaku santri menjadi lebih toleran, saling menghormati, bertanggung jawab, dan moderat dalam beragama. Dengan demikian, penerapan fikih moderasi beragama di lingkungan pesantren terbukti efektif dalam membentuk karakter santri yang seimbang antara ilmu, iman, dan akhlak. Kata kunci: Fikih Moderasi Beragama, Pondok Pesantren, Toleransi, Pendidikan Islam, Kemandirian Santri.
Copyright (c) 2025 Mustofa Mustofa, Dewi Sadiah http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Sanksi Adat Mayah Nagehi Perspektif ‘Urf (Studi terhadap Sanksi Adat bagi Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)
Abstract: The research method used in this study is qualitative (field research). The data collection instruments employed include observation, interviews, and documentation. The types and sources of data used are primary and secondary data. The data analysis techniques applied consist of data collection, data reduction, data display, conclusion drawing, and data verification. The results of the study indicate that the implementation of the Mayah Nagehi customary sanction for individuals who become pregnant outside of marriage is a form of punishment for those who violate religious norms and customary laws in Sibak Village, Ipuh District, Mukomuko Regency. The imposed sanction includes one goat that meets specific requirements, an adequate amount of rice for the traditional prayer ceremony, and all other necessities for the implementation of the customary sanction, such as cooking spices, cooking utensils, and other food ingredients. All of these are arranged by the head cook according to the required quantity and needs. Once the food is prepared, the traditional leaders, village head and officials, imam, head of the Village Consultative Body (BPD), and other customary invitees will partake in the communal meal. From the perspective of ‘urf, this sanction can be classified as al-‘adah al-shahihah (a valid, proper, and good custom), as it aims to deter the offender and preserve communal welfare. Keywords: Tradition, Sanction, Premarital Pregnancy, ‘Urf. Abstrak: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (field research). Instrumen pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, display (penyajian data), penarikan kesimpulan, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi adat Mayah Nagehi terhadap pelaku hamil di luar pernikahan merupakan bentuk hukuman bagi masyarakat yang telah melanggar norma agama dan hukum adat di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Sanksi yang dibebankan berupa satu ekor kambing dengan syarat tertentu, beras secukupnya untuk keperluan acara doa adat, serta seluruh perlengkapan pelaksanaan sanksi adat lainnya seperti bumbu masak, peralatan masak, dan bahan makanan lainnya. Semua kebutuhan tersebut diatur oleh ketua juru masak sesuai dengan jumlah dan keperluan yang diperlukan. Setelah hidangan tersebut siap, para pemangku adat, kepala desa beserta perangkatnya, imam, ketua BPD, dan undangan adat lainnya akan menyantap hidangan tersebut bersama-sama. Dalam perspektif ‘urf, sanksi ini dapat dikategorikan sebagai al-‘adah al-shahihah (adat yang sahih, benar, dan baik), karena bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku serta menjaga kemaslahatan umat. Kata Kunci: Tradisi, Sanksi, Nikah Hamil, ‘Urf.
Copyright (c) 2025 Rio Smitoa http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Abstract: The issues examined in this thesis are how to analyze the Decision of the Surabaya District Court No. 916/Pdt.P/2022 regarding the approval of an interfaith marriage application from the perspective of Islamic Law and Positive Law. The purpose of this study is to explain the analysis of the court‟s decision from both legal perspectives. This research uses a normative juridical method through literature study. The approaches employed include case approach, statutory approach, descriptive-analytical approach, and content analysis. The results of the study show that, first, from the perspective of Islamic Law, the court‟s decision to grant the application for interfaith marriage is essentially not permissible. The Qur'an explicitly prohibits marriage between a Muslim and a polytheist. This prohibition is absolute in nature, thereby disallowing any form of dispensation by legal or religious authorities. Second, from the perspective of Positive Law, the decision contradicts the cultural values and legal norms prevailing in Indonesian society, as both are largely rooted in religious teachings. Most officially recognized religions in Indonesia—such as Islam, Catholicism, Protestantism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism—prohibit interfaith marriage. Keywords: Interfaith Marriage, Marriage Law, Islamic Law, Positive Law. Abstrak: Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022 tentang dikabulkannya permohonan pernikahan beda agama dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan analisis terhadap putusan tersebut ditinjau dari kedua perspektif hukum tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan deskriptif-analitis, serta analisis isi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, dalam perspektif Hukum Islam, putusan yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Al-Qur‟an secara tegas melarang pernikahan antara seorang Muslim dengan orang musyrik. Larangan ini bersifat mutlak sehingga tidak memungkinkan adanya dispensasi dari hukum maupun otoritas agama. Kedua, dalam perspektif Hukum Positif, putusan tersebut bertentangan dengan tata nilai budaya dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, karena norma hukum dan budaya yang berkembang di Indonesia umumnya bersumber dari ajaran agama. Sebagian besar agama yang diakui di Indonesia, seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, melarang pernikahan beda agama. Kata Kunci: Nikah Beda Agama, Hukum Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Positif.
Copyright (c) 2025 Sri Vanda Riana http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Kasus Perceraian Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA)
Abstracts: This study aims to examine the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 on Case Administration and Electronic Court Proceedings in resolving divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court and to analyze the maqashid syari'ah perspective concerning the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 in the resolution of divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court. This research employs a field research methodology. The findings reveal that the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concerning Case Administration and Electronic Court Proceedings in resolving divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court includes online case registration, online advance payment, electronic summons, hearings for peaceful resolution attempts and mediation, followed by electronic hearings covering responses, replies, rejoinders, evidence submission, conclusions, and verdict reading. The process of resolving divorce cases in the court has been effective, although several factors still hinder its implementation. These factors include the limited understanding of the public regarding electronic court procedures, suboptimal performance of the e-court application system, legal enforcement issues, and the limited competence of human resources. From the maqashid syari'ah perspective, the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 in resolving divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court is categorized as a form of preserving religion, life, and property. In terms of necessity and priority scale, it is classified under the category of hajiyyah(secondary needs that facilitate ease), as opposed to daruriyyah(primary or essential needs). Keywords: Supreme Court Regulation Number 7 of 2022, Electronic Court Proceedings, Maqashid Syari'ah Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dan untuk menganalisis tinjauan maqashid syari’ah terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu pendaftaran perkara online, pembayaran panjar biaya online, pemanggilan elektronik, persidangan tahap upaya damai dan mediasi, selanjutnya persidangan akan dilakukan secara elektronik dengan agenda jawaban, replik duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan. Adapun dalam menyelesaikan proses kasus perceraian di Pengadilan sudah efektif, meskipun masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasinya. Beberapa faktor yang dimaksud adalah karena masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tata cara persidangan secara elektronik, ketidakoptimalan sistem aplikasi e-court, faktor penegakkan hukum, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Adapun tinjauan maqashid syari’ah terkait implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu e-litigasi termasuk dalam bentuk penjagaan agama, penjagaan jiwa, dan penjagaan harta, sedangkan untuk tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya termasuk dalam kategori hajiyyah yaitu kebutuhan untuk meringankan (sekunder) bukan kebutuhan pokok/wajib (primer). Kata kunci: PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Persidangan Elektronik, Maqashid Syari'ah
Copyright (c) 2025 Ossi Mira Sela http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Paradoks Hukum Noodweer: Penerapan Pasal 49 KUHP dan Kedudukan Korban Begal yang Dijadikan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Abstract: This study examines the legal paradox in the application of the concepts of noodweer and noodweer excess in Indonesia, particularly related to the phenomenon of victims of robbery who are named suspects after defending themselves. The study focuses on three cases that occurred in Indonesia, namely the case of Amaq Sinta in Central Lombok (NTB), DI in Medan (North Sumatra), and ZA in Malang (East Java). All three cases demonstrate the complexity of law enforcement between self-defense efforts and the limits of actions considered proportional under criminal law. Analysis of these three cases shows that the application of Article 49 of the Criminal Code often leads to incidents, especially in determining the elements of proportionality, subsidiarity, and the condition of "urgency" in self-defense. Although morally the perpetrators are considered to be defending themselves from a real threat, legally such actions can be categorized as excessive if they exceed the limits of reasonableness, for example due to emotion, fear, or the use of excessive violence. This paradox reveals a lack of synchronicity between formal justice and substantive justice in the Indonesian criminal system. From a normative perspective, clearer legal guidelines are needed regarding self-defense, particularly in the context of street crimes that endanger the victim's life. This study recommends reformulating the guidelines for investigation and prosecution so that the legal system no longer criminalizes self-defense actions taken in emergency situations and situations of psychological stress. Keywords: Noodweer, Noodweer Excesses, Self-Defense, Mugging Victims, Legal Paradox, Indonesian Criminal System. Abstrak: Penelitian ini membahas paradoks hukum dalam penerapan konsep noodweer dan noodweer exces di Indonesia, khususnya terkait dengan fenomena korban tindak pidana pembegalan yang justru ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan pembelaan diri. Fokus kajian diarahkan pada tiga kasus yang terjadi di Indonesia, yakni kasus Amaq Sinta di Lombok Tengah (NTB), DI di Medan (Sumatera Utara), dan ZA di Malang (Jawa Timur). Ketiganya menunjukkan kompleksitas penegakan hukum antara upaya mempertahankan diri dengan batas-batas tindakan yang dianggap proporsional menurut hukum pidana. Analisis terhadap ketiga kasus menunjukkan bahwa penerapan Pasal 49 KUHP seringkali menimbulkan perdebatan, terutama dalam menentukan unsur proporsionalitas, subsidiaritas, dan kondisi “terdesak” dalam pembelaan diri. Meskipun secara moral para pelaku dianggap membela diri dari ancaman nyata, secara yuridis tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai noodweer exces apabila melampaui batas kewajaran, misalnya karena adanya emosi, kepanikan, atau penggunaan kekerasan berlebihan. Paradoks ini mengungkap adanya ketidaksinkronan antara keadilan formal dan keadilan substansial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dari perspektif normatif, diperlukan pedoman hukum yang lebih jelas terkait pembelaan diri, terutama dalam konteks kejahatan jalanan yang membahayakan nyawa korban. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi pedoman penyidikan dan penuntutan agar sistem hukum tidak lagi mengkriminalisasi tindakan pembelaan diri yang dilakukan dalam situasi darurat dan penuh tekanan psikologis. Kata Kunci: noodweer, noodweer exces, pembelaan diri, korban begal, paradoks hukum, sistem peradilan pidana Indonesia.
Copyright (c) 2025 Sheren Dwi Oktaria, Inggit Setya Ningrum, Nadia Wiratama Jasmine, Dwi Mulyati http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Membangun ASN Moderat: Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Menangkal Ekstremisme di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam membangun ASN moderat sebagai upaya menangkal ekstremisme di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dilakukan melalui sosialisasi kelembagaan, keteladanan pimpinan, dan pembiasaan budaya kerja yang inklusif. Faktor pendukung internalisasi meliputi komitmen pimpinan, dukungan regulasi pemerintah, serta partisipasi aktif ASN dalam kegiatan pembinaan moderasi. Adapun hambatannya terletak pada rendahnya literasi digital keagamaan dan pengaruh media sosial yang memunculkan polarisasi ideologis. Penelitian ini menawarkan model pembinaan ASN berbasis moderasi maqashidi, yang memadukan nilai-nilai wasathiyah Islam dengan etika profesional ASN untuk mencegah ekstremisme di sektor birokrasi. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori internalisasi nilai moderasi di lembaga pelayanan publik dan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah untuk membangun ASN moderat, humanis, dan adaptif terhadap keberagaman. Kata kunci: Moderasi Beragama, Internalisasi Nilai, ASN Moderat, Ekstremisme, Moderasi Maqashidi. Abstract : This study aims to analyze the process of internalizing religious moderation values in developing moderate civil servants (ASN) as a preventive effort against extremism within the Bengkulu Provincial Health Office. The research applied a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving civil servants within the institution. The findings indicate that the internalization of religious moderation values is implemented through institutional socialization, leadership role modeling, and the habituation of inclusive work culture. Supporting factors include leadership commitment, regulatory support, and active participation of ASN in religious moderation training programs. In contrast, the obstacles lie in the low level of digital religious literacy and social media influences that trigger ideological polarization. This study proposes a maqashidi-based moderation model, integrating Islamic wasathiyah principles with ASN professional ethics to prevent bureaucratic extremism. The study contributes theoretically to developing the internalization model of religious moderation within public institutions and provides practical recommendations for local governments to foster moderate, humanist, and diversity-sensitive civil servants. Keywords: Religious Moderation, Value Internalization, Moderate Civil Servant, Extremism, Maqashidi Moderation.
Copyright (c) 2025 Antis Martin Christianti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Tanggung Jawab Pidana dan Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Online
Abstracts: This study aims to analyze the form of criminal responsibility and from the Islamic Law perspective carried out by the perpetrators of online arisan organizers, as well as to examine the legal efforts that can be taken in handling the case. By using qualitative research methods, the following results were obtained: 1. Criminal Responsibility, namely if the online arisan organizer commits an act of embezzlement of participant funds, then criminal sanctions can be imposed in accordance with the provisions of Article 372 and Article 378 of the Criminal Code which regulates criminal acts of embezzlement and fraud. 2. Efforts to resolve disputes due to default can be carried out between the organizer and Lottery participants through communication on social media as regulated in Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning ITE. 3. Islamic Law's View of Lottery Online. Keywords: Criminal Responsibility, Online Arisan, Islamic Law. Abstrak : Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pidana maupun dari Pandangan Hukum Islam yang dilakukan oleh pelaku penyelenggara arisan online, serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penanganan kasus tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Tanggung Jawab Pidana, yaitu apabila penyelenggara arisan online melakukan tindakan penggelapan terhadap dana peserta, maka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dan penipuan. 2. Upaya Penyelesaian Sengketa akibat wanprestasi dapat dilakukan antara penyelenggara dan peserta arisan melalui komunikasi di media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. 3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Arisan Online. Kata kunci: Tanggung Jawab Pidana, Arisan Online, Hukum Islam.
Copyright (c) 2025 Rizki Maulana Yudi, Ahmad Irzal Fardiansyah, Fristia Berdian Tamza http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional: Analisis Ontologis dan Yuridis Normatif
Abstracts: The protection of human rights in Indonesian criminal law is grounded in the ontological view of humans as legal subjects possessing inherent dignity, freedom, and fundamental rights. In this framework, criminal law positions individuals not merely as objects of regulation but as the central focus of legal norms and their implementation. KUHP seeks to integrate human rights principles through the reinforcement of legality, proportionality, and justice in criminal law norms. This study examines how human rights are regulated both substantively within criminal provisions and structurally within sentencing procedures. Employing a normative juridical method, the research analyzes statutes, legal doctrines, and court decisions to critically assess the position of human rights in national criminal law. The findings reveal that human rights protection within the KUHP remains dynamic and unfinished, requiring progressive interpretation and continuous legal reform to ensure alignment with the values of democracy, justice, humanity, and respect for human dignity. Keywords: Human Rights; Criminal Law; National Criminal Code (KUHP); Legality and Proportionality; Criminal Law Reform; Death Penalty; Freedom of Expression. Abstrak: Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada pandangan ontologis manusia sebagai subjek hukum yang memiliki martabat, kebebasan, dan hak-hak mendasar yang melekat. Dalam kerangka ini, hukum pidana menempatkan individu bukan hanya sebagai objek pengaturan tetapi sebagai fokus utama norma hukum dan implementasinya. Pemberlakuan KUHP berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia melalui penguatan legalitas, proporsionalitas, dan keadilan dalam norma hukum pidana. Studi ini meneliti bagaimana hak asasi manusia diatur baik secara substantif dalam ketentuan pidana maupun secara struktural dalam prosedur penjatuhan hukuman. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis undang-undang, doktrin hukum, dan putusan pengadilan untuk secara kritis menilai posisi hak asasi manusia dalam hukum pidana nasional. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam KUHP tetap dinamis dan belum selesai, membutuhkan interpretasi progresif dan reformasi hukum berkelanjutan untuk memastikan keselarasan dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Pidana; KUHP; Legalitas dan Proporsionalitas; Reformasi Hukum Pidana; Hukuman Mati; Kebebasan Berekspresi.
Copyright (c) 2025 Adelia Anggraini, Maura Rahmatusyifa Adzani, Ratna Kurnia, Wanda Monica Putri Salsabilla http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0