In order to accommodate the thought of the writers in responding to phenomena in community life that is increasingly complex, for example regarding social status, education, law and other issues. So the Bengkulu Press UIN FAS management team worked closely with the Scientific Journal Management Consortium (KJPI) to take the initiative to publish the Qiyas Journal of Islamic Law and Justice. This Qiyas Journal of Islamic Law and Justice began to be established since 2016. From 2016 to 2019 the qiyas of Islamic law and justice journals still remain active in publishing scientific writings, and any writings contained in qiyas journals of Islamic law and justice can be accessed online (oniline). The qiyas of Islamic law and judicial journals are legally established based on Decree no. 0005.25033794 / JI.3.1 / SK.ISSN / 2016.04 - 22 April 2016 (starting with Vol. 1, No. 1, April 2016 edition).
A Review of John Rawls’ Theory of Justice on the Implementation of Restorative Justice Through Penal Mediation in Indonesia
This study examines the implementation of restorative justice through the mechanism of penal mediation within Indonesia's criminal justice system, using John Rawls’ theory of justice as a theoretical framework. The research is grounded in the need for a more humane, participatory, and efficient alternative for resolving minor criminal offenses, as opposed to the conventional retributive justice system. This is a normative legal study employing both statutory and conceptual approaches. The data sources consist of primary and secondary legal materials obtained through literature review. The findings reveal that penal mediation has been applied in cases such as petty theft, defamation, and domestic violence, involving offenders, victims, families, and the community in the restorative process. This implementation reflects Rawls’ principles of justice particularly the equal basic liberties and the difference principle—in protecting vulnerable groups such as juvenile offenders and first-time offenders. In conclusion, penal mediation aligns not only with restorative justice values and the Islamic legal concept of maslahah, but also embodies a substantive model of justice that is inclusive and responsive to local values. Therefore, this approach deserves to be formally institutionalized within the national criminal law system
Copyright (c) 2025 Ahmad Wildan Rofrofil Akmal, Siti Nur Syifa, Erfaniah Zuhriah http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Epistimologi Hukum Akad Perkawinan Online (Studi Tentang Fatwa MUI, Fatwa Bahtsul Masail NU dan Fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah)
Melihat situasi dan kondisi perkembangan teknologi yang semakin modern dan serba praktis ini tentunya sangat mempengaruhi seni berkehidupan dalam kultur budaya dan kebiasaan masyarakat sekarang ini. Salah satunya yang pengaruh semakin berkembangnya teknologi yang canggih dan modern ini adalah adat prosesi perkawinan yang dilakukan secara online melalui Hand Phone (HP), yang dimana dilakukan secara jarak jauh tidak satu tempat atau majelis, sehingga seakan akan dapat mempengaruhi kesakralan acara prosesi pernikahan, dari adanya fenomena ini bagaiman epistimologi hukum perkawinan online ini sehingga MUI, NU dan MU menurunkan fatwanya mengenai hal tersebut. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif kualitatif dan mengambil data mana yang relevan dan tidak sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum. Menurut fatwa MUI yang telah diputuskan hukum akad perkawinan secara online adalah SAH apabila memenuhi beberapa syarat yang telah diputuskan salah satunya harus tetap di dampingi oleh petugas pencatatan perkawinan dan mencatatkanya secara SAH di depan saksi.
Copyright (c) 2025 Ayus Permana, Mukhsin Achmad http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Fenomena Bapak Rumah Tangga Perspektif Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi)
The phenomenon of “househusbands” has become increasingly relevant in the context of modern family life. This study aims to explain the dynamics of husband-wife relationships in situations where the husband assumes domestic responsibilities while the wife works outside the home, and to analyze this phenomenon through the lens of qirā'ah mubādalah, as conceptualized by Faqihuddin Abdul Kodir. Employing empirical legal research with a phenomenological and sociological approach, this research was conducted in Singotrunan Subdistrict, Banyuwangi District, Indonesia. Primary data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation from four families experiencing this role shift, along with supporting informants such as neighborhood leaders and religious figures. The findings indicate that the shift in roles does not diminish the husband's authority or self-worth within the family. These men still feel valued due to their contributions in childcare, household management, and emotional support for their partners. Wives also feel appreciated and supported in their dual roles as breadwinners and mothers. The relationship is built on mutual understanding, open communication, and shared agreements. Viewed through the framework of qirā'ah mubādalah, these relationships embody principles of justice and gender reciprocity emphasized in progressive Islamic thought. This concept reinterprets spousal roles as complementary and context-based, rather than strictly determined by gender. Thus, the househusband phenomenon is not a deviation, but rather a reflection of adaptive and equitable family dynamics.
Copyright (c) 2025 Dafa Achmad Ardian, Tutik Hamidah, Ahmad Izzuddin http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Hukum Perkawinan Sirri yang ditinjau dalam beberapa Aspek (Yuridis, Administrasi Kependudukan, Maslahah Mursalah)
Dewasa ini kerap terjadi pernikahan yang hanya menghadirkan atau memenuhi syarat agama serta kepercayaan masing-masing saja, dengan tidak menghadirkan perwakilan dari pemerintah, hal demikian mengakibatkan tidak mengakuinya pemerintahan atau negara terhadap pernikahan tersebut, dalam arti tidak memiliki kekuatan hukum didepan negara. Karena didalam negara Indonesia terdapat dua jenis peraturan yang harus diikuti, yaitu peraturan agama dan negara, keduanya merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena pencatatan merupakan sebuah syarat administratif dan sebuah kemaslahatan bersama didalam pernikahan, guna untuk ketertiban. Jikalau seseorang melakukan prosesi pernikahan dengan berlandaskan agama, akan tetapi tidak mencatatkan kepada kantor urusan agama (KUA) atau pegawai pencatat nikah yang berwenang. Berkaitan dengan hal tersebut, Tesis ini berfokus pada upaya menjawab tiga persoalan pokok berikut: (1) Bagaimana Akibat Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Administrasi Kependudukan? (2) Faktor-faktor penghambat Kajian Yuridis Akibat Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Administrasi Kependudukan Prespektif Maslahah Al-Mursalah (3) Bagaimana peran dan efektivitas lembaga-lembaga pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang yang berkaitan dengan pencatatan nikah sirri, dan bagaimana ini mempengaruhi praktik pencatatan pernikahan dalam masyarakat? Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan tentang untuk mengetahui akibat dari perkawinan sirri jika ditinjau dari administrasi kependudukan, Untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat Kajian Yuridis Akibat Perkawinan Sirri Ditinjau dari Administrasi Kependudukan Prespektif Maslahah Al-Mursalah, kemudian untuk mengetahui peran dan efektivitas lembaga-lembaga pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang yang berkaitan dengan pencatatan nikah sirri, dan mempengaruhnya terhadap praktik pencatatan pernikahan dalam masyarakat. Untuk menyelesaikan penelitian ini, penyusun memilih jenis penelitian pustaka (Library Research) sebagai langkah untuk menelaah data melalui buku, literatur, jurnal serta berbagai laporan yang berkaitan dengan tema. Selanjutnya metode yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (Statute Approach). Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan bahwa Nikah Sirri yang dilakukan menurut hukum agama Islam adalah sah, akan tetapi secara formal yuridis tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Akibat hukumnya perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan negara atau perkawinan itu tidak menimbulkan akibat yang dilindungi oleh hukum, karena tidak adanya bukti otentik tentang terjadinya perkawinan tersebut. Kata Kunci : Perkawinan Sirri, Yuridis, Administrasi Kependudukan, Maslahah Al-Mursalah.
Copyright (c) 2025 Rozien Mohammad El Khair, Iwan Ramadhan Sitorus, Suryani http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat
Kemajuan di era teknologi tidak hanya memberikan kemudahan bagi seseorang untuk mengakses informasi. Selain memberi dampak positif, di sisi lain juga dapat memberikan dampak negatif seperti adanya peluang dalam melakukan cybercrime. Salah satu bentuk kejahatan cybercrime yang sering terjadi adalah judi online. Larangan terkait perjudian online sendiri diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat? (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perjudian Online? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengatasi kendala terhadap tindak pidana perjudian online? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan meneliti bahan kepustakaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan wawancara. Kemudian, data yang didapat dianalisis secara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Namun, dalam penegakan hukumnya, Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengalami hambatan, di antaranya pelaku judi online memanipulasi data rekening pribadi, menyembunyikan identitas diri, dan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Walaupun menghadapi hambatan yang selalu saja muncul, Polda Sumatera Barat berupaya untuk meminimalisir hambatan yang ada dengan cara menerapkan teknik social engineering, mengajukan peningkatan anggaran untuk pengadaan peralatan teknologi informasi yang canggih dan mutakhir, membangun dan menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk memantau aktivitas online secara real-time, serta melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pihak terkait. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan pemblokiran situs judi online tanpa tebang pilih dan mengawasi seluruh aktivitas pengguna internet dengan melakukan penutupan situs.
Copyright (c) 2025 Nur Azan Saputra, Elwi Danil, Nani Mulyati http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Maqasid Syariah
Penelitian ini membahas tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Maqasid Syariah. Suatu pernikahan harus diawali dengan niat dan cara yang baik tanpa melanggar aturan Agama dan legalitas hukum . Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Air Dikit, serta untuk mengetahui tinjauan Maqasid Syari’ah terhadap Implementasi pasal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekataan deskriptif kualitatif di mana pedekatan tersebut dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Air Dikit bahwasanya Implementasi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan teroptimalkan dengan cukup baik, dimana masih ada masyarakat yang enggan untuk minta dispensasi bagi yang belum cukup umur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sehingga masih ada yang melakukan nikah secara sirri. Faktor yang menyebabkan pasangan atau masyarakat yang enggan memenuhi syarat sesuai kenentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah tidak cukup waktu serta pernikahan harus segera dilaksanakan karena alasan-alasan mendesak, dan apabila mengikuti sidang dulu, maka akan mengikuti proses yang panjang. Dalam Persfektif Maqosid Syari’ah Pendewasaan umur pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tentu sudah mengarah pada tujuan Maqasid Syariah, yang pada umumnya memiliki lima macam tujuan yang terdiri dari, hifz al-Din (menjaga agama), hifz al-‘Aql (menjaga akal), hifz al-Mal (menjaga harta), hifz al-Nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-Nafs (menjaga diri). Kata Kunci : Implementasi, UU No 16 tahun 2019, Maqasid Syariah. This study, titled "Implementation of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage Age in Air Dikir Disarlet, Mukomuko Regency: A Megarid Sharie Perspective," explores the legal and religious considerations varrounding marriage age regulations. A marriage should commence with sincere intentions and proper procedures that adbere to both religious doctrines and legal standards. This research aims to assess the implementation of Law Number 16 of 2019 in Air Diki District and to evaluate this implementation from the perspective of Magasjd Sharia. This thesis employs a field research methodology with a descriptive qualitative approach. tailored to observe and interpret the phenomena occurring in the field. The research with conducted in Air Dikit District, Mukomuko Regency. The findings indicate that the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning marriage age has been relatively effective in Air Dikis District. However, some community members remain reluctant to seck dispensation for those underage as stipulated by the law, resulting in instances of unregistered marriages (nikah sin]. Factors contributing to this reluctance include insufficient time and the urgency of marriage, which oflen compels individuals to bypass the lengthy legal process. The age-related provisions in Law Number 16 of 2019 align with the objectives of Maquasid Sharia, which generally encompasses five fundamental goals; hifz: al-Din (protection of religion), hifz al-Aql (protection of intellect'), hifz al-Mal (protection of property'), hifz al- Nasl (protection of lincage), and hifz al-Nafs (protection of self). Keywords: Implementation, Law No, 16 of 2019, Maqavid Sharia
Copyright (c) 2025 Abdul Kadir, Zurifah Nurdin http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Praktik Pembayaran Denda atas Keterlambatan SPP menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di MTS Daarul Muhajirin Bogor
Abstracts: This study aims to analyze the practice of imposing fines for late payment of Educational Development Contributions (SPP) at MTS Daarul Muhajirin Bogor from the perspective of Islamic economic law. The research method used is qualitative descriptive with a juridical-normative approach and field studies. The results of the study indicate that the imposition of fines is carried out to provide a deterrent effect on students who delay payment, especially those who have financial capabilities. From the perspective of Islamic economic law, this practice is still a matter of debate. Some scholars allow the imposition of fines in the context of ta'zir, while others reject it on the grounds that it is not in accordance with the principle of justice and has the potential to contain elements of usury. However, the practice of fines can be justified if there is a written agreement between the school and the guardian, and the fine funds are used for social interests, not institutional profit. Keywords: Restorative Justice, Child Crime Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di MTS Daarul Muhajirin Bogor dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap siswa yang menunda pembayaran, khususnya yang memiliki kemampuan finansial. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini masih menjadi perdebatan. Sebagian ulama membolehkan pemberlakuan denda dalam konteks ta’zir, sedangkan yang lain menolaknya dengan alasan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan potensi mengandung unsur riba. Namun, praktik denda dapat dibenarkan apabila ada kesepakatan tertulis antara pihak sekolah dan wali murid, serta dana denda digunakan untuk kepentingan sosial, bukan keuntungan institusi. Kata kunci: Restoratif Justice, Tindak Pidana Anak
Copyright (c) 2025 Fachri Ramdani, Kholil Nawawi, Syarifah Gustiawati Mukri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Reservatisme Madzhab Syafi’i: Dasar Epistemologis, Implikasi & Posibilitas Praktikal Dalam Masalah Darah Istihadzah
Teori reservative (al-nazhariyyah al-iḥtiyāṭ) sangat jarang ditemukan dalam referensi fikih klasik, meskipun menjadi landasan utama dalam konstruksi hukum madzhab Syafi’i. khususnya terkait persoalan darah wanita. Namun, teori ini diduga menjadi penyebab mengapa sejumlah hukum praktikal dalam madzhab tersebut terkesan menyulitkan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji teori reservatisme dalam madzhab Syafi’i secara epistemologis, menganalisis implikasinya terhadap hukum darah wanita, serta mengevaluasi kemungkinan penerapannya secara aplikatif. Dengan menggunakan metode kualitatif yang menggabungkan penelitian kepustakaan dan lapangan, serta pendekatan analisis induktif, penelitian ini mengeksplorasi teori reservative dan menguji relevansinya melalui pengalaman wanita terkait penerapannya pada kasus istihadhah. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terhadap 75 santri di tiga pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian hukum fikih Syafi’i yang dibangun berdasarkan teori reservative terkesan sulit diaplikasikan, seperti hukum istihadhah mutahayyirah. Namun, di sisi lain, terdapat pula hukum yang relatif mudah diterapkan, seperti kewajiban menjalankan prosedur step-by-stepsebelum shalat bagi wanita mustahadhah. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan kontekstual dalam menerapkan teori reservative, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan dinamika kehidupan perempuan.
Copyright (c) 2025 Siti Zumrotus Sa'adah, Puji Rahayu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Perlindungan Hukum Petani Dalam Menggapai Kesejahteraan
Masyarakat petani di pedesaan pada dasarnya berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis, apalagi didaerah lahan kritis yaitu yang mengandalkan dari tadah hujan. Oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Metode penelitian menggunakanpendekatan yuridis sosiologis yang disandingkan dengan kajian normatif sehingga akan tampak studi law in book dan law in action. Secara kualitatif dengan survey studies peneltian ini menghasilkan deskripsi tentang upaya pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap petani dalam menggapai kesejahteraan (wefare state) kesejahteraan
Copyright (c) 2025 Helda Diah Permata, Herawan Sauni http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Yuridis terhadap Kejahatan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan melalui Media Elektronik (Studi Kasus: Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp)
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp dengan menganalisis pengaturan hukum tentang jual beli online di Indonesia, bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan transaksi jual beli online dan pertimbangan hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Bahwa pengaturan hukum bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi korban penipuan transaksi online yang dilakukan melalui media elektronik, Terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan atas perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Copyright (c) 2025 Marlina Elisabeth Pakpahan, Dion Alfandi Sitanggang, Nazwa Dwi Sakila, Shinta Anggi Marito Samosir http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Penyebab Konflik dan Sengketa Perkawinan: Perspektif Hukum Keluarga
Disputes in marriage are a phenomenon that often occurs in society and can be caused by various factors, such as cultural differences, economic factors, infidelity, and disharmony in communication. This study aims to analyze the main causes of marital disputes and explore the perspective of family law in resolving them. The research method used is normative juridical law research with a conceptual and legislative approach. The data used in this study is sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature studies. The results of the study show that in family law in Indonesia, there are two main paths in resolving marital disputes, namely the litigation route through the courts and the non-litigation route such as mediation and counseling. Although laws and regulations have regulated dispute resolution mechanisms, implementation on the ground still faces obstacles, such as low public legal awareness and lack of access to mediation institutions. Therefore, efforts are needed to increase public understanding of marriage law and strengthen the role of mediation and counseling institutions in resolving domestic disputes.
Copyright (c) 2025 Wegestin Lagus, Yusnita Eva http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Tradisi Kaboro Co’i Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif Teori Pluralisme Hukum (Studi Pada Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta, Bima)
Terdapat tradisi yang unik di Bima sebelum dilaksanakan pernikahan, tradisi itu adalah kaboro co’i. Kaboro co’i merupakan kegiatan masyarakat yang membantu salah seorang warga yang akan melaksanakan pernikahan guna mengumpulkan uang mahar, maskawin dan piti ka’a (uang untuk biaya pernikahan) yang bertujuan untuk memperlancar keberlangsungan acara perkawinan nantinya. Penelitian ini tertuju pada bentuk tradisi kaboro co’i pada perkawinan masyarakat Bima dan perspektif teori pluralisme hukum terhadap tradisi kaboro co’i. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan aspek sosial. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data tersebut diolah menggunakan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1). Tradisi kaboro co’i muncul karena kesadaran dari masyarakat Bima yang identik dengan kekeluargaan yang kuat dan saling membantu satu sama lain. Tradisi ini memiliki manfaat terhadap masyarakat lebih-lebih kepada pihak keluarga yang akan melangsungkan perkawinan. Diantara manfaatnya adalah dapat menambah dana tambahan baik untuk uang mahar, maskawin dan piti ka’a (uang hangus) yang bertujuan untuk memperlancar keberlangsungan acara perkawinan nantinya. (2). Dalam tradisi kaboro co’i terdapat nilai kekeluargaan/kekerabatan, nilai gotong royong dan nilai adat istiadat. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar kenapa tradisi kaboro co’i masih dilaksanakan sampai sekarang. (3). Tradisi kaboro co'i merupakan contoh nyata pluralisme hukum yang kuat dalam masyarakat Bima. Dalam perspektif pluralisme hukum John Griffiths, hukum tidak hanya berasal dari negara saja, tetapi juga bisa lahir dari kebiasaan dan aturan yang dijalankan masyarakat sehari-hari. Tradisi ini muncul atas dasar kebiasaan dan aturan alami yang dijalankan oleh masyarakat Bima tanpa ada intervensi dari negara. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang inklusif dan kontekstual.
Copyright (c) 2025 M. Ramdhani, Fakhruddin Fakhruddin, Musataklima Musataklima http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Implikasi Kertoaji sebagai Pendekatan Tradisional dalam Pembagian Warisan terhadap Hubungan Kekeluargaan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
The practice of inheritance distribution plays a crucial role in maintaining family harmony and social stability. This study aims to analyze the traditional inheritance distribution method in Sananrejo Village, Turen District, Malang Regency, through the "Kertoaji" approach, which converts inherited assets into monetary value based on family consensus. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with village officials, such as the Modin, and direct observation of local community dynamics. Thematic analysis was applied to identify patterns and influencing factors in the practice. The findings show that the "Kertoaji" approach is effective in reducing potential conflicts among heirs and preserving familial relationships. However, it faces challenges due to the community's limited understanding of Islamic inheritance law (faraidh), often leading to the neglect of true justice principles. Village officials play a key role as mediators, although they are not always able to overcome individual ego and pride. In conclusion, while the "Kertoaji" method offers a pragmatic local solution, continuous education on Islamic law is needed to achieve more substantive justice and sustainable social harmony.
Copyright (c) 2025 Putra Pandu Dinata Nurdiansyah, Zaenul Mahmudi http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lingkungan dalam Proyek Infrastruktur di Kota Medan
Pembangunan infrastruktur di Kota Medan mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, percepatan pembangunan tersebut seringkali diiringi dengan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, seperti pencemaran, kerusakan lahan, dan pelanggaran izin lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran lingkungan yang terjadi dalam proyek infrastruktur di Kota Medan serta menganalisis sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan mengkaji peraturan perundang- undangan yang berlaku, studi kasus proyek-proyek infrastruktur, serta wawancara dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran pelaksana proyek terhadap aspek lingkungan. Selain itu, sanksi administratif maupun pidana yang telah diatur sering tidakditerapkan secara maksimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan proyek infrastruktur guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Putri Gita Sari Sihombing, Dewi Ivana Pangihutan Rajagukguk, Bryaan Antonius, Sigar P. Berutu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Tinjauan Hukum Atas Pembatalan Merek Terdaftar Studi Putusan Nomor 1334 K/PDT.SUS-HKI/2024
Abstrak : Perlindungan merek dagang merupakan aspek krusial dalam sistem hukum kekayaan intelektual, terutama dalam mencegah persaingan usaha tidak sehat dan melindungi reputasi bisnis. Penelitian ini mengkaji pembatalan merek terdaftar dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 sebagai studi kasus. Kasus ini melibatkan sengketa antara Lowa Sportschuhe GmbH dan Qu Wenqian terkait pendaftaran merek “Lowa Simply More” yang diduga dilakukan dengan itikad tidak baik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menetapkan pembatalan merek tergugat berdasarkan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan merek tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, dengan mempertimbangkan niat pendaftar dan kepemilikan merek secara faktual. Implikasi dari putusan ini adalah penguatan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang sah serta dorongan terhadap penegakan prinsip kejujuran dan itikad baik dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Eric Rinaldi, Yanti Agustina http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Tinjauan Kriminologi terhadap Kriminalitas pada Anak di LPKA Kelas 1 Medan Sumatera Utara
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak kriminalitas pada anak dari perspektif kriminologi, dengan fokus pada faktor penyebab, bentuk tindak pidana yang dilakukan, serta pengalaman dan upaya pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 10 anak binaan yang sedang menjalani masa pembinaan di LPKA Kelas I Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak melakukan tindak pidana atas kemauan sendiri, namun dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan yang negatif, faktor ekonomi, serta penyalahgunaan zat seperti minuman keras dan narkotika. Temuan ini sejalan dengan teori subkultur delinkuen yang dikemukakan oleh Albert K. Cohen dan teori Delinquency and Opportunity oleh Cloward dan Ohlin, yang menekankan peran lingkungan sosial dan ketimpangan akses terhadap kesempatan legal sebagai faktor pendorong perilaku kriminal anak. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa program pembinaan di LPKA, seperti pendidikan, kegiatan keagamaan, dan pelatihan keterampilan, memberikan dampak positif terhadap perubahan sikap dan perilaku anak binaan. Namun demikian, belum semua anak mendapatkan akses pendampingan hukum yang memadai. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam sistem peradilan anak serta perlunya dukungan berkelanjutan dari keluarga, masyarakat, dan negara dalam mencegah kriminalitas anak. Kata kunci: kriminalitas anak, LPKA Kelas I Medan, teori subkultur, pembinaan, peradilan anak. Abstrac : This study aims to analyze criminal acts against children from a criminological perspective, focusing on the causal factors, the forms of crimes committed, and the experiences and efforts of guidance implemented at the Class I Medan Special Child Guidance Institution (LPKA). The study was conducted using a qualitative method through in-depth interviews with 10 foster children who were undergoing guidance at the Class I Medan LPKA. The results of the study showed that most children committed crimes of their own accord, but were influenced by negative social environments, economic factors, and substance abuse such as alcohol and narcotics. This finding is in line with the theory of delinquent subculture put forward by Albert K. Cohen and the Delinquency and Opportunity theory by Cloward and Ohlin, which emphasize the role of the social environment and inequality of access to legal opportunities as factors driving children's criminal behavior. In addition, the study also found that guidance programs at the LPKA, such as education, religious activities, and skills training, have a positive impact on changing the attitudes and behavior of foster children. However, not all children have access to adequate legal assistance. Overall, the results of this study emphasize the importance of rehabilitative and restorative approaches in the juvenile justice system and the need for ongoing support from families, communities, and the state in preventing juvenile crime. Keywords: child criminality, LPKA Class I Medan, subculture theory, guidance, juvenile justice.
Copyright (c) 2025 Celine Yohana Palijama, David Yeremia Stephanus Hutagalung, Daniel Limbong http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Penerapan Fikih Moderasi Beragama di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Deskriptif di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Mahad Darul Arqam Garut, dan Pesantren Miftahul Huda II Bayasari Ciamis, Jawa Barat)
Abstracts: This study aims to describe the implementation of Islamic jurisprudence of religious moderation (fiqh al-wasathiyyah) in three Islamic boarding schools in West Java, namely Cipasung Islamic Boarding School in Tasikmalaya, Darul Arqam Islamic Boarding School in Garut, and Miftahul Huda II Bayasari Islamic Boarding School in Ciamis. The study employs a descriptive-analytic method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings show that the objectives of implementing religious moderation in these institutions align with their vision and mission to nurture students with noble character, broad insight, tolerance, patriotism, and a moderate attitude in practicing Islam. The methods applied in Cipasung include lectures, discussions, question-and-answer sessions, seminars, training, and supervision. Darul Arqam Garut employs exemplary behavior, habituation, advice, audiolingual practice, affection, and the reward–punishment system. Meanwhile, Miftahul Huda II Bayasari applies tahfidz (Qur’an memorization), wahdah, jama’, advice, and habituation methods. The results indicate significant behavioral changes among students, reflected in their increased tolerance, respect for others, responsibility, and moderate religious attitudes. Thus, the implementation of fiqh al-wasathiyyah in Islamic boarding schools has proven effective in shaping students’ balanced character between knowledge, faith, and morality. Keywords: Fiqh of Religious Moderation, Islamic Boarding School, Tolerance, Islamic Education, Student Independence. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan fikih moderasi beragama di tiga pondok pesantren di Jawa Barat, yaitu Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Pondok Pesantren Darul Arqam Garut, dan Pondok Pesantren Miftahul Huda II Bayasari Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penerapan fikih moderasi beragama di ketiga pesantren tersebut sejalan dengan visi dan misi lembaga, yaitu membentuk santri yang berakhlak mulia, berwawasan luas, toleran, cinta tanah air, dan berjiwa moderat. Metode penerapan fikih moderasi beragama di Pondok Pesantren Cipasung meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, seminar, latihan, dan pengawasan. Di Pondok Pesantren Darul Arqam Garut, metode yang digunakan meliputi keteladanan, pembiasaan, nasihat, audiolingual, kasih sayang, serta reward dan punishment. Sementara itu, di Pondok Pesantren Miftahul Huda II Bayasari Ciamis digunakan metode tahfidz, wahdah, jama’, nasihat, dan pembiasaan. Hasil penerapan menunjukkan adanya perubahan perilaku santri menjadi lebih toleran, saling menghormati, bertanggung jawab, dan moderat dalam beragama. Dengan demikian, penerapan fikih moderasi beragama di lingkungan pesantren terbukti efektif dalam membentuk karakter santri yang seimbang antara ilmu, iman, dan akhlak. Kata kunci: Fikih Moderasi Beragama, Pondok Pesantren, Toleransi, Pendidikan Islam, Kemandirian Santri.
Copyright (c) 2025 Mustofa Mustofa, Dewi Sadiah http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Sanksi Adat Mayah Nagehi Perspektif ‘Urf (Studi terhadap Sanksi Adat bagi Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)
Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif atau (field research). Sedangkan instrument pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data dan sumber data yang digunkan yaitu data primer dan sekunder. Tekhnik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, display (penyajian data), kesimpulan dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan sanksi adat Mayah Nagehi terhadap pelaku hamil di luar pernikahan adalah suatu sanksi hukuman bagi masyarakat yang telah melanggar, yang tidak patuh pada norma agama dan menurut hukum adat Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten mukomuko. Sanksi yang dibebankan adalah berupa satu ekor kambing yang telah ditentukan syaratnya, beras secukupnya yang diperkirakan cukup untuk acara pada saat mendo’a adat, dan seluruh peralatan kegiatan pelaksanaan sanksi adat lainnya dibebankan kepada pelaku hamil di luar pernikahan seperti bumbu masak, peralatan masak dan bahan memasak lainnya, kesemuanya itu telah diatur oleh ketua juru masak seberapa banyak dan beberapa hal yang diperlukan. Setelah hidangan tersebut siap, maka para pemangku adat, kepala desa beserta perangkatnya, imam, ketua BPD, akan menyantap hidangan tersebut bersama-sama beserta undangan adat lainnya. Sedangkan dalam perspektif ‘urf bisa dikatakan al-‘adah al-shahihah (adat yang shahih, benar, baik), karena bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan untuk memelihara kemaslahatan umat. Kata Kunci : Tradisi, Sanksi, Nikah Hamil, ‘Urf The objectives of this study are: 1. How is the practice of customary sanctions of Mayah Nagehi for women pregnant out of wedlock in Sibak Village, Ipuh District, Mukomuko Regency? 2. How is the ‘Urf review of the practice of customary sanctions of Mayah Nagehi for women pregnant out of wedlock in Sibak Village, Ipuh District, Mukomuko Regency? The research method used in this study is a qualitative method or (field research). While the data collection instruments used are observation, interviews, and documentation. The types of data and data sources used are primary and secondary data. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, display (data presentation), conclusions and data verification. The results of this study are that the implementation of the Mayah Nagehi customary sanction against perpetrators of pregnancy outside of marriage is a punishment for people who have violated, who do not comply with religious norms and according to the customary law of Sibak Village, Ipuh District, Mukomuko Regency. The sanctions imposed are in the form of one goat with predetermined requirements, sufficient rice which is estimated to be enough for the event when praying the custom, and all equipment for implementing other customary sanctions is charged to the perpetrators of pregnancy outside of marriage such as cooking spices, cooking utensils and other cooking ingredients, all of which have been regulated by the chief cook how much and some things are needed. After the dish is ready, the customary leaders, village heads and their staff, imams, BPD heads, will eat the dish together with other customary invitations. While in the perspective of 'urf it can be said that al-'adah al-shahihah (authentic, correct, good custom), because it aims to provide a deterrent effect on the perpetrators and to maintain the welfare of the community. Keywords: Tradition, Sanctions, Pregnant Marriage, 'Urf
Copyright (c) 2025 Rio Smitoa http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Abstract : The problems studied in this thesis are (1) How is the analysis of the Surabaya District Court Decision NO.916/Pdt.P/2022 regarding the granting of requests for interfaith marriages from an Islamic Law perspective (2) and How is the analysis of the Surabaya District Court Decision NO.916/Pdt .P/2022 concerning the granting of requests for interfaith marriages from a Positive Law perspective. The purpose of this research is to explain the analysis of the Surabaya District Court Decision NO.916/Pdt.P/2022 regarding the granting of requests for interfaith marriages from the perspective of Islamic Law and Positive Law. The type of research used in this thesis research is normative juridical with literature study. The approaches used in this research are the case approach, statutory approach, and analytical descriptive approach and content analysis. The results of this research are (1) The view of Islamic law regarding the decision of the Surabaya District Court which granted the request for interfaith marriage is that in principle it does not allow it. The Qur'an strictly prohibits marriage between Muslims and polytheists. These prohibitions are apparently absolute, so that neither the law nor Islamic religious leaders can provide dispensations for them. (2) Positive legal views regarding interfaith marriages. The decision of the Surabaya District Court is contrary to the cultural values and legal values that exist in Indonesian society because according to the cultural values and legal values of society which are based on religious norms, interfaith marriages are actually prohibited according to several The religions in Indonesia are Islam, Catholic Christianity, Protestant Christianity, Hinduism, Buddhism and Confucianism. Keywords: Interfaith Marriage, Marriage Law, Islamic Law, and Positive Law Abstak : Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini yaitu (1) Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya NO.916/Pdt.P/2022 tentang dikabulkannya permohonan pernikahan beda Agama dalam perspektif Hukum Islam (2) dan Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya NO.916/Pdt.P/2022 tentang dikabulkannya permohonan pernikahan beda Agama dalam perspektif Hukum Positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana analisa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya NO.916/Pdt.P/2022 tentang dikabulkannya permohonan pernikahan beda Agama dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan deskriptif analitis dan anilisa isi. Hasil dari penelitian ini ialah (1) Pandangan Hukum Islam mengenai putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama adalah pada prinsipnya tidak memperbolehkan. Al-Qur’an secara tegas melarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik. Larangan-larangan tersebut rupanya bersifat mutlak, sehingga hukum maupun para pemimpin agama Islam tidak dapat memberikan dispensasi atasnya. (2) Pandangan Hukum Positif dalam hal nikah beda agama Putusan Pengadilan Negeri Surabaya bertentangan dengan tata nilai budaya dan nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat Indonesia karena dalam nilai budaya dan nilai hukum masyarakat yang bersumber pada norma agama sejatinya perkawinan beda agama dilarang menurut beberapa agama yang ada di Indonesia yakni Islam, kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Kata Kunci : Nikah Beda Agama, Hukum Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Positif.
Copyright (c) 2025 Sri Vanda Riana http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Kasus Perceraian Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA)
Abstracts: This study aims to examine the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 on Case Administration and Electronic Court Proceedings in resolving divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court and to analyze the maqashid syari'ah perspective concerning the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 in the resolution of divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court. This research employs a field research methodology. The findings reveal that the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concerning Case Administration and Electronic Court Proceedings in resolving divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court includes online case registration, online advance payment, electronic summons, hearings for peaceful resolution attempts and mediation, followed by electronic hearings covering responses, replies, rejoinders, evidence submission, conclusions, and verdict reading. The process of resolving divorce cases in the court has been effective, although several factors still hinder its implementation. These factors include the limited understanding of the public regarding electronic court procedures, suboptimal performance of the e-court application system, legal enforcement issues, and the limited competence of human resources. From the maqashid syari'ah perspective, the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 in resolving divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court is categorized as a form of preserving religion, life, and property. In terms of necessity and priority scale, it is classified under the category of hajiyyah(secondary needs that facilitate ease), as opposed to daruriyyah(primary or essential needs). Keywords: Supreme Court Regulation Number 7 of 2022, Electronic Court Proceedings, Maqashid Syari'ah Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dan untuk menganalisis tinjauan maqashid syari’ah terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu pendaftaran perkara online, pembayaran panjar biaya online, pemanggilan elektronik, persidangan tahap upaya damai dan mediasi, selanjutnya persidangan akan dilakukan secara elektronik dengan agenda jawaban, replik duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan. Adapun dalam menyelesaikan proses kasus perceraian di Pengadilan sudah efektif, meskipun masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasinya. Beberapa faktor yang dimaksud adalah karena masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tata cara persidangan secara elektronik, ketidakoptimalan sistem aplikasi e-court, faktor penegakkan hukum, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Adapun tinjauan maqashid syari’ah terkait implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu e-litigasi termasuk dalam bentuk penjagaan agama, penjagaan jiwa, dan penjagaan harta, sedangkan untuk tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya termasuk dalam kategori hajiyyah yaitu kebutuhan untuk meringankan (sekunder) bukan kebutuhan pokok/wajib (primer). Kata kunci: PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Persidangan Elektronik, Maqashid Syari'ah
Copyright (c) 2025 Ossi Mira Sela http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Paradoks Hukum Noodweer: Penerapan Pasal 49 KUHP dan Kedudukan Korban Begal yang Dijadikan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
This study examines the legal paradox in the application of the concepts of noodweer and noodweer excess in Indonesia, particularly related to the phenomenon of victims of robbery who are named suspects after defending themselves. The study focuses on three cases that occurred in Indonesia, namely the case of Amaq Sinta in Central Lombok (NTB), DI in Medan (North Sumatra), and ZA in Malang (East Java). All three cases demonstrate the complexity of law enforcement between self-defense efforts and the limits of actions considered proportional under criminal law. Analysis of these three cases shows that the application of Article 49 of the Criminal Code often leads to incidents, especially in determining the elements of proportionality, subsidiarity, and the condition of "urgency" in self-defense. Although morally the perpetrators are considered to be defending themselves from a real threat, legally such actions can be categorized as excessive if they exceed the limits of reasonableness, for example due to emotion, fear, or the use of excessive violence. This paradox reveals a lack of synchronicity between formal justice and substantive justice in the Indonesian criminal system. From a normative perspective, clearer legal guidelines are needed regarding self-defense, particularly in the context of street crimes that endanger the victim's life. This study recommends reformulating the guidelines for investigation and prosecution so that the legal system no longer criminalizes self-defense actions taken in emergency situations and situations of psychological stress.
Copyright (c) 2025 Sheren Dwi Oktaria, Inggit Setya Ningrum, Nadia Wiratama Jasmine, Dwi Mulyati http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Membangun ASN Moderat: Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Menangkal Ekstremisme di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam membangun ASN moderat sebagai upaya menangkal ekstremisme di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dilakukan melalui sosialisasi kelembagaan, keteladanan pimpinan, dan pembiasaan budaya kerja yang inklusif. Faktor pendukung internalisasi meliputi komitmen pimpinan, dukungan regulasi pemerintah, serta partisipasi aktif ASN dalam kegiatan pembinaan moderasi. Adapun hambatannya terletak pada rendahnya literasi digital keagamaan dan pengaruh media sosial yang memunculkan polarisasi ideologis. Penelitian ini menawarkan model pembinaan ASN berbasis moderasi maqashidi, yang memadukan nilai-nilai wasathiyah Islam dengan etika profesional ASN untuk mencegah ekstremisme di sektor birokrasi. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori internalisasi nilai moderasi di lembaga pelayanan publik dan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah untuk membangun ASN moderat, humanis, dan adaptif terhadap keberagaman. Kata kunci: Moderasi Beragama, Internalisasi Nilai, ASN Moderat, Ekstremisme, Moderasi Maqashidi. Abstract : This study aims to analyze the process of internalizing religious moderation values in developing moderate civil servants (ASN) as a preventive effort against extremism within the Bengkulu Provincial Health Office. The research applied a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving civil servants within the institution. The findings indicate that the internalization of religious moderation values is implemented through institutional socialization, leadership role modeling, and the habituation of inclusive work culture. Supporting factors include leadership commitment, regulatory support, and active participation of ASN in religious moderation training programs. In contrast, the obstacles lie in the low level of digital religious literacy and social media influences that trigger ideological polarization. This study proposes a maqashidi-based moderation model, integrating Islamic wasathiyah principles with ASN professional ethics to prevent bureaucratic extremism. The study contributes theoretically to developing the internalization model of religious moderation within public institutions and provides practical recommendations for local governments to foster moderate, humanist, and diversity-sensitive civil servants. Keywords: Religious Moderation, Value Internalization, Moderate Civil Servant, Extremism, Maqashidi Moderation.
Copyright (c) 2025 Antis Martin Christianti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0